Home Borneo Ketika Gelombang Desakan Mundur untuk Rudy Masud Melecut Akuntabilitas Publik di Kaltim
Borneo

Ketika Gelombang Desakan Mundur untuk Rudy Masud Melecut Akuntabilitas Publik di Kaltim

Share
Tuntutan Mundur Gubernur Rudy Mas’ud
Massa Aliansi Rakyat Kaltim gelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kaltim tuntut transparansi kebijakan.Foto:DiswayKaltim
Share

IKNPOS.ID – Atmosfer politik di Kalimantan Timur memanas setelah Aliansi Rakyat Kaltim melayangkan tuntutan keras agar Gubernur Rudy Mas’ud meletakkan jabatannya. Aksi massa yang berlangsung di depan Kantor Gubernur pada Selasa 21 April 2 kemarin menjadi sinyalemen kuat adanya krisis kepercayaan publik yang mendalam terhadap arah kepemimpinan daerah saat ini.

Massa menilai, satu setengah tahun perjalanan pemerintahan Rudy Mas’ud belum memberikan dampak transformatif yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat Benua Etam. Sebaliknya, kebijakan-kebijakan yang lahir justru dianggap kerap memicu polemik dan melukai rasa keadilan sosial.

Tekanan Moral dan Hilangnya Legitimasi

Koordinator aksi, Lukmanul Hakim, menyatakan bahwa permintaan pengunduran diri ini merupakan sebuah tekanan moral. Menurutnya, seorang pemimpin harus memiliki kepekaan nurani ketika mandat yang diberikan rakyat tidak lagi selaras dengan realitas di lapangan.

“Kami meminta saudara gubernur untuk mundur saat ini juga. Jika masih memiliki moral dan rasa malu, beliau harus menyadari bahwa legitimasi dari rakyat sudah memudar,” tegas Lukmanul saat berorasi di tengah massa.

Lukmanul menyoroti bahwa dalam kurun waktu 18 bulan terakhir, perubahan signifikan yang diharapkan publik masih jauh dari panggang api. Ia menggarisbawahi bahwa setiap kebijakan publik seharusnya bersifat inklusif, bukan justru memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyatnya.

Urgensi Audit Menyeluruh dan Pemberantasan KKN

Selain tuntutan mundur, demonstran membawa naskah orasi yang memuat poin-poin krusial terkait tata kelola pemerintahan. Salah satu tuntutan utama adalah pelaksanaan audit menyeluruh terhadap seluruh kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Massa menekankan bahwa transparansi adalah harga mati dalam pengelolaan anggaran daerah. “Kebijakan publik lahir dari uang rakyat. Maka, setiap program harus bisa dipertanggungjawabkan dan kembali sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, bukan demi segelintir elite,” bunyi salah satu kutipan dalam naskah orasi tersebut.

Share
Related Articles
Tol Akses IKN Gratis Mudik 2026
Borneo

Tol IKN Seksi 3A-2 Percepat Akses Balikpapan–Samarinda ke Kawasan Pemerintahan Baru

IKNPOS.ID - Keberadaan Jalan Tol Ibu Kota Nusantara (IKN) Seksi 3A-2 mulai...

Borneo

Mengejutkan! Kaltim Siapkan 1.270 Ton Sampah per Hari Demi Listrik, Ini Rencana Besarnya

IKNPOS.ID - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tengah menyiapkan pasokan sampah...

Borneo

Sorotan Ekonom soal IKN: Risiko Pemborosan hingga Usulan Kampus dan Alih Fungsi Infrastruktur

IKNPOS.ID - Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menjadi topik hangat dalam...

Program bedah rumah Kaltim digeber, kuota naik jadi 3.000 unit. Jadwal dipercepat, Balikpapan jadi fokus utama pemerintah.
Borneo

Bedah Rumah Digeber! Kuota Melejit 3.000 Unit di Kaltim, Jadwal Maju—Balikpapan Jadi Sorotan

IKNPOS.ID - Pemerintah tancap gas mempercepat program bedah rumah di Kalimantan Timur....