Lebih lanjut, Aliansi Rakyat Kaltim mendesak penghentian total terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Mereka berargumen bahwa penyalahgunaan anggaran bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan perampasan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan dasar yang berkualitas, seperti pendidikan dan kesehatan.
Fungsi Pengawasan DPRD Dipertanyakan
Massa juga mengarahkan sorotan tajam ke gedung parlemen. Mereka mendesak DPRD Kalimantan Timur agar tidak bersikap pasif dan segera mengaktifkan fungsi pengawasan secara total. Menurut massa, melemahnya pengawasan legislatif memberikan celah bagi munculnya penyimpangan di tubuh birokrasi.
“DPRD bukan penonton, melainkan penjaga gawang kepentingan rakyat. Ketika mereka diam, maka penyimpangan akan menemukan jalannya sendiri,” tegas perwakilan massa dalam orasinya.
Bungkamnya Sang Gubernur
Hingga aksi berakhir dan massa mulai membubarkan diri, belum ada pernyataan resmi dari pihak istana gubernur. Rudy Mas’ud yang terpantau keluar dari kantor menuju rumah dinas memilih untuk terus melangkah tanpa memberikan tanggapan sedikit pun kepada awak media yang telah menunggu.
Sikap diam ini justru berpotensi memperlebar jurang komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Lukmanul Hakim memastikan bahwa gerakan ini tidak akan berhenti sampai di sini. Mereka berkomitmen untuk terus mengawal setiap poin tuntutan hingga terjadi perubahan nyata di Kalimantan Timur.
“Ini bukan sekadar manuver politik, ini adalah persoalan kepercayaan. Saat rakyat sudah tidak percaya, pemimpin yang bijak seharusnya berani mengambil sikap tegas secara moral,” tutup Lukmanul.
