IKNPOS.ID – Tahun 2025 menjadi tahun terakhir Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menangani pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim). Selanjutnya pembangunan calon ibu kota negara itu ditangani langsung oleh Otorita IKN (OIKN).
Di tahun terakhir ini, Kementerian PU menargetkan penyelesaian sejumlah proyek yang tersisa, seperti Istana Wakil Presiden, Masjid Negara, dan instalasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
“Yang kami tangani ya seperti sisa-sisa pekerjaan masjid. Kemudian air minum. Kemudian Istana Wapres, itu kami selesaikan di 2025,” kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Dewi Chomistriana, Senin, 8 September 2025.
Related Post
Menurutnya, target penyelesaian proyek tersebut sesuai dengan arahan langsung Menteri PU, Dody Hanggodo.
“MYC (multi years contract) kami masih berproses. Dan kami sudah mendapatkan arahan dari Pak Menteri (PU Dody Hanggodo) yang dilakukan oleh (Direktorat Jenderal) Cipta Karya, ini semuanya akan diselesaikan di Desember 2025,” ujarnya.
Konsep Istana Wapres IKN Mengusung Konsep Huma Betang Umai
Arsitektur istana wakil presiden IKN dibangun di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kaltim, mengusung konsep “huma betang umai”.
Istana ini menempati lahan seluas 148.417 meter persegi dengan luas bangunan 32.061 meter persegi. Kontrak kerja tahap satu selama 450 hari mulai Mei 2024 hingga Agustus 2025.
Istana wakil presiden dikerjakan PT Adhi Karya dan Penta Architecture dengan nilai kontrak pengerjaan lebih kurang Rp1,457 triliun.
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Digarap hingga 2026
Dewi juga menuturkan, beberapa kontrak tahun jamak (multi years contract/MYC) lain, seperti proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di IKN penyelesaiannya baru dibidik rampung pada 2026.
“Jadi untuk 2026 yang melaksanakan OIKN. Kecuali ada beberapa paket pekerjaan yang memang masih harus kami yang menindaklanjuti, seperti IPAL. Itu masih kami akan tindaklanjuti karena memang ini prosesnya tidak bisa dihentikan di Desember 2025,” jelasnya.
Terverifikasi Dewan Pers