Menurut Multazam, kekeringan bisa menimbulkan dampak cukup luas, seperti kesulitan air bersih hingga gangguan terhadap pertanian yang berimbas pada hasil panen dan ketahanan pangan.
Kekeringan yang kerap memicu kesulitan air bersih di wilayah selatan harus diantisipasi. Apalagi jika intake atau sumber air baku untuk air bersih juga menjadi payau akibat intrusi air laut, maka dikhawatirkan berdampak pada pasokan air bersih ke wilayah selatan.
Hal ini tentu perlu diantisipasi sejak dini agar nantinya masyarakat tidak sampai kesulitan mendapatkan air bersih. Pemerintah harus hadir, termasuk memang jika air bersih harus dipasok dari Sampit.
Antisipasi lainnya juga perlu dilakukan, yakni kemungkinan jika kesulitan air bersih tidak hanya terjadi di wilayah selatan, tetapi juga meluas ke wilayah utara akibat sungai dangkal dan keruh. Bahkan saat kemarau sebelumnya, intrusi air laut bahkan sudah sampai ke perairan Pelangsian Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang notabene tidak jauh dari pusat kota Sampit.
“Kekeringan bukan sekadar masalah kurang air, tapi ancaman bagi kesehatan dan ekonomi rakyat. Kami sedang memperkuat barisan agar koordinasi tidak terputus saat krisis mencapai puncaknya. Sinergi ini adalah kunci agar dampak terburuk dapat kita minimalisir sejak dini. Kami siaga 24 jam untuk memastikan setiap jengkal wilayah Kotim tetap terlindungi dari ancaman kemarau,” tegas perwakilan pimpinan BPBD Kotim.
Warga tidak bisa mengandalkan air hujan yang mampu mereka tampung jika kemarau cukup lama. Dengan tandon air berkapasitas 1.100 liter yang umumnya dimiliki warga, diperkirakan hanya cukup memenuhi kebutuhan air bersih untuk 10 hari.
“Kalau warga harus sampai membeli misalkan Rp50 ribu per hari, kasihan masyarakat kita yang tidak mampu. Makanya ini harus kita antisipasi bersama,” kata Multazam.
Begitu pula dampak kekeringan terhadap pertanian, juga perlu menjadi perhatian. Sinergi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga dilakukan untuk antisipasi sejak dini terkait dampak kekeringan.
