Tak berhenti di situ, audit internal terus berlanjut untuk memastikan kepatuhan aspek keuangan dan administrasi. Pemeriksaan juga akan mendalami kemungkinan adanya pelanggaran disiplin di internal pemerintahan.
“Kami akui secara jujur, ada kurang cermat di kedua belah pihak. Tidak elegan jika hanya menyalahkan penyedia; pemerintah pun memiliki tanggung jawab,” kata Andi Harun.
Sebagai tindak lanjut konkret, Wali Kota Samarinda menerbitkan surat resmi Nomor 100.4.4.1/1035/200 tertanggal 15 April 2026 yang menginstruksikan Sekretaris Kota Samarinda untuk menindaklanjuti hasil reviu tersebut.
Terdapat lima poin utama dalam instruksi tersebut, yakni pertama, penataan kembali atau mengembalikan kendaraan Land Rover Defender dengan memastikan aspek administratif, teknis, dan yuridis.
Kedua, evaluasi kontrak, yakni dengan mengidentifikasi hak dan kewajiban para pihak secara proporsional. Selanjutnya ketiga, musyawarah atau menempuh penyelesaian dengan penyedia jasa untuk mencapai kesepakatan yang adil.
Keempat, kepatuhan dengan melaksanakan seluruh rekomendasi APIP secara akuntabel, dan terakhir pelaporan hasil pelaksanaan instruksi maksimal dalam 14 hari kerja.
Andi Harun menekankan bahwa setiap rupiah anggaran daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan dikelola sesuai prinsip good governance. Pemkot Samarinda juga akan menghitung potensi pengembalian anggaran dari kontrak yang telah dihentikan.
Peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh jajaran Pemkot Samarinda untuk lebih berhati-hati dalam pengadaan barang dan jasa di masa depan.
“Kami akan memperbaiki sistem dan memperketat pengawasan. Ini adalah bagian dari upaya pencegahan korupsi dan penyalahgunaan wewenang,” imbuhnya.
Terkait penggunaan kendaraan yang sempat memicu pertanyaan publik, Andi Harun memilih jalur transparansi meskipun berisiko. “Lebih baik kita terbuka dan jujur kepada publik daripada mencari pembenaran. Jika ada kesalahan, kita perbaiki,” jelasnya.
Saat ini, lanjut Andi Harun, Pemkot Samarinda menunggu hasil audit lanjutan untuk menentukan apakah terdapat pelanggaran yang memerlukan tindakan hukum atau sanksi administratif lebih lanjut. Momentum ini diharapkan dapat memperkuat integritas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah kota.
