IKNPOS.ID – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengonfirmasi bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan meningkat menjadi Rp13,21 triliun pada tahun anggaran (TA) 2025.
Kenaikan ini terjadi setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) menyetujui tambahan pagu anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp40,59 triliun.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI pada Rabu (11/9/2024), mengungkapkan bahwa dari total tambahan anggaran, sebesar Rp9,11 triliun akan dialokasikan untuk mendukung pembangunan IKN, khususnya pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
“Untuk lanjutan pembangunan IKN dan operasi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), dialokasikan sebesar Rp9,11 triliun,” ujar Basuki dalam penjelasannya.
Fokus Alokasi Anggaran
Dana tambahan untuk IKN tersebut akan dialokasikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya guna pengembangan kawasan, serta Ditjen Bina Marga yang bertugas mendukung pembangunan konektivitas, termasuk jalan di dalam kawasan IKN dan jalan tol yang menghubungkan kawasan tersebut.
Meski demikian, Basuki belum merinci secara detail alokasi spesifik dari tambahan anggaran ini.
“Masih perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut terkait detail penggunaan anggaran, dan nantinya akan disampaikan kembali ke parlemen,” tambahnya.
Dukungan DPR RI
Penambahan anggaran ini merupakan bagian dari komitmen DPR RI dalam mendukung percepatan pembangunan IKN Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.
Dengan tambahan dana yang cukup signifikan, pemerintah berharap pembangunan IKN, khususnya di kawasan KIPP, dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.
Anggaran yang naik untuk pembangunan IKN ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam mempersiapkan infrastruktur dan fasilitas di ibu kota baru, yang diharapkan dapat menjadi pusat pemerintahan modern dan berkelanjutan.
