IKNPOS.ID – Kualitas akses layanan air minum dan pengelolaan air limbah yang aman di Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang cukup memprihatinkan.
Hal tersebut disampaikan anggota Dewan Kehormatan Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia (IATPI), Joni Hermana, pada Kongres Luar Biasa (KLB) IATPI di Jakarta Selatan, Jumat, 17 Juli 2026.
Joni Hermana mengatakan bahwa cakupan akses sanitasi aman di tanah air baru menyentuh angka 10,2 persen.
Ironisnya, capaian ini menempatkan Indonesia di posisi paling buncit jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.
“Dalam bidang air limbah saja, akses pelayanan air limbah atau sanitasi lah ya, yang aman di Indonesia itu masih 10,2%. Itu terendah di ASEAN,” kata Joni.
Menurutnya, rapor merah ini menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi seluruh pihak. Masalah utama mandeknya progres ini berakar pada belum terjaminnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang merancang serta mengeksekusi pembangunan infrastruktur lingkungan tersebut.
“Jadi ini yang menjadi PR besar buat kita. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengendalikan sumber daya yang menjadi perencanaannya, pelaksananya, yang betul-betul secara kualitas bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Joni.
Selama ini, proyek-proyek di sektor infrastruktur sanitasi cenderung digarap tanpa kualifikasi yang ketat, sehingga belum memberikan dampak yang optimal.
Ia berharap, IATPI dapat membantu pemerintah dalam pembangunan infrastuktur lingkungan dan sanitasi agar tidak tertinggal dengan negara-negara lain.
“Selama ini karena tidak ada ya semua bisa kerjakan. Tapi ini enggak ke mana-mana kan gitu. Jadi harapan kita itu bisa kita membantu pembangunan yang dilakukan pemerintah dalam bidang infrastruktur lingkungan dan sanitasi untuk bisa mengejar ketertinggalan itu melalui penyiapan sumber daya,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) periode 2025-2029, Insannul Kamil, mengungkapkan kesenjangan yang lebar antara jumlah pekerja dan kepemilikan sertifikat resmi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
