IKNPOS.ID – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago menekankan pentingnya kesiapsiagaan pihak terkait untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026 di Indonesia umumnya dan Kalimantan Barat (Kalbar) khususnya.
“Ancaman kebakaran di Kalimantan Barat sudah nyata sejak awal tahun dan membutuhkan kewaspadaan yang berkelanjutan,” katanya saat Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Karhutla di Pontianak, Kamis.
Apel tersebut juga dihadiri Gubernur Kalbar Ria Norsan, Sekda Kalbar Harisson, Forkopimda, serta para kepala daerah se-Kalimantan Barat.
Menko Polkam menegaskan bahwa karakteristik lahan gambut di Kalbar menjadi tantangan besar dalam penanganan karhutla karena api dapat merambat di bawah permukaan tanah dan sulit dipadamkan secara tuntas.
Selain itu, berdasarkan analisis BMKG, musim kemarau 2026 diperkirakan datang lebih awal dengan kondisi lebih kering yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran, khususnya pada semester kedua tahun ini.
Ia menyebut data hingga 31 Maret 2026 menunjukkan luas lahan terbakar telah mencapai sekitar 10.600 hektare yang tersebar di sejumlah wilayah seperti Kubu Raya, Sambas, Ketapang, Mempawah, dan Kayong Utara.
Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa ancaman karhutla bersifat menyeluruh di seluruh kabupaten/kota.
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menekankan pentingnya langkah antisipatif sebelum kebakaran terjadi melalui sistem peringatan dini dan operasi modifikasi cuaca.
“BMKG telah memberikan peringatan dini, dan BNPB siap melakukan intervensi melalui teknologi modifikasi cuaca,” katanya.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga menyampaikan bahwa tren karhutla dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan berkat meningkatnya koordinasi lintas sektor.
“Kerja kolaboratif yang terkoordinasi mampu menekan angka kebakaran. Ini harus terus ditingkatkan,” katanya.
Namun demikian, ia mendorong pemerintah daerah di wilayah rawan karhutla segera menetapkan status siaga darurat agar dukungan pemerintah pusat dapat lebih cepat dioperasionalkan, termasuk dukungan anggaran dan teknologi penanganan.
