“Dukungan APBN untuk penanggulangan karhutla tidak terbatas. Yang penting status siaga segera ditetapkan,” kata dia.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pengendalian karhutla melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk TNI, Polri dan pemangku kepentingan lainnya.
Ia menyebut penguatan patroli di tingkat tapak melalui UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) terus ditingkatkan, sekaligus memperketat pengawasan terhadap perusahaan perkebunan dan kehutanan terkait kewajiban penyediaan sarana pemadaman di wilayah konsesi.
“Kita tidak boleh bekerja sendiri-sendiri. Kolaborasi semua pihak menjadi kunci untuk mencegah meluasnya titik api,” kata Ria Norsan.
Ia juga menekankan pentingnya respons cepat berbasis deteksi dini, terutama di wilayah rawan seperti Kubu Raya, Ketapang, dan Sambas.
Pemerintah provinsi, kata dia, juga tengah mempercepat penetapan status siaga darurat agar dukungan pusat seperti operasi modifikasi cuaca dan helikopter “water bombing” dapat segera dioptimalkan.
“Begitu ada titik api terdeteksi, tim harus segera bergerak tanpa menunggu api membesar,” katanya.
Ria Norsan turut mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan karhutla karena langkah pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan penanganan saat kebakaran sudah meluas.
“Pencegahan jauh lebih efektif dan efisien. Mari kita jaga Kalimantan Barat dari karhutla,” kata Ria Norsan.
