IKNPOS.ID – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengatakan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah bisa mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam waktu dekat.
Hal itu disampaikan Basuki usai mengikuti rapat bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 30 Maret lalu. Ia menyebut kesiapan infrastruktur menjadi alasan utama rencana tersebut dapat direalisasikan tahun ini.
“Tahun ini bisa karena gedungnya sudah jadi, ya, furniturnya juga yang sementara juga sudah,” ucap Basuki.
Ia menjelaskan bahwa sejumlah fasilitas penunjang sudah tersedia, termasuk perlengkapan dasar untuk menunjang aktivitas kerja.
Selain itu, sebagian staf Wakil Presiden juga telah berada di IKN sebagai bagian dari persiapan awal.
Menurut Basuki, langkah ini diharapkan bisa segera terealisasi dalam waktu dekat. Ia bahkan mengaku telah lebih dulu menetap di kawasan IKN dan menantikan kehadiran Wakil Presiden secara penuh.
“Kalau saya, rumah saya sekarang di sana, ya. Jadi saya berharap itu terjadi, akan ada beliau benar-benar akan berkantor di sana. Harapan saya,” ujarnya.
Dalam rapat yang sama, anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, turut menyoroti rencana tersebut. Ia mendorong agar sejumlah pejabat negara, termasuk Wakil Presiden dan beberapa menteri, dapat segera berkantor dan menetap di IKN.
“Dari dulu saya minta itu. Wakil Presiden, Menteri Kehutanan, Menteri Desa, Menteri Transmigrasi sana, dong, tinggal. Uang negara itu barang,” kata dia.
Deddy menekankan pentingnya pemanfaatan gedung yang telah dibangun di IKN agar tidak terbengkalai. Ia juga meminta Basuki untuk membahas hal ini dengan Presiden Prabowo Subianto serta jajaran menteri terkait.
“Bagaimana kita memanfaatkan itu, Pak (Basuki)? Tolonglah diskusi dengan Pak Presiden dengan menteri-menteri yang ada supaya kita utilisasi, Pak. Jahat kita sama rakyat, barang berdiri, enggak digunakan, uang dibakar untuk maintenance (perawatan),” ucapnya.
Selain membahas rencana pemanfaatan gedung, dalam rapat tersebut Basuki juga memaparkan sejumlah agenda prioritas OIKN tahun ini. Salah satunya adalah pembangunan kawasan, termasuk penataan ruang Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) serta pembangunan gedung untuk lembaga legislatif dan yudikatif.
