MUNGKINKAH Ira Puspadewi diangkat kembali sebagai direktur utama ASDP –setelah dia direhabilitasi oleh Presiden Prabowo Selasa lalu? Ira direhabilitasi hanya tiga hari setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 4 tahun 6 bulan.
Tidak mudah mencari sosok yang bisa diangkat menjadi direktur utama sebuah perusahaan besar. Yang berminat sih banyak. Terlalu banyak. Pun sampai melakukan berbagai upaya yang memalukan.
Tapi sosok yang bisa punya prestasi seperti Ira tidaklah banyak. Ira –yang diberhentikan sebagai dirut ASDP karena menjadi tersangka korupsi– nyaris sempurna sebagai leader di ASDP. Perusahaan tumbuh pesat. Sistemnya dibenahi. Padahal membenahi sistem itu pasti banyak musuhnya. Aksi korporasinyi jarang dilakukan oleh BUMN: akuisisi perusahaan pesaing.
Related Post
Itu pernah dilakukan Milawarma di Bukit Asam. Juga Arifin Tasrif saat masih menjabat dirut Pupuk Indonesia: membeli perusahaan amoniak milik Jepang di dekat pabrik pupuknya di Bontang.
Tentu kini terserah direksi Danantara: apakah akan merehabilitasi Ira sebagai dirut ASDP. Tentu Danantara sudah telanjur mengangkat dirut ASDP pengganti Ira. Apakah tidak rumit menggantinya.
Ira sendiri belum tentu mau kembali ke perusahaan kapal penyeberangan itu. Saya tahu betapa lelah jiwa Ira setelah dinyatakan sebagai tersangka korupsi. Kelelahan itu terutama saat memikirkan bagaimana dia yang begitu berjerih payah membersihkan internal ASDP dari korupsi justru dia sendiri yang jadi tersangka korupsi. Pasti Ira ingin berontak, tapi tidak berdaya.
Itulah risiko menjadi dirut BUMN. Akhirnya saya pun tahu risiko itu. Terlambat. Seseorang yang pernah saya angkat menjadi dirut –belakangan ia sempat jadi menteri– mengatakan kepada saya apa adanya: kesalahan yang saya perbuat adalah ”bersih dan membersihkan”.
Harusnya, katanya, ”bersih” saja cukup. Jangan ”bersih dan membersihkan”. Akan banyak sekali musuhnya. Musuh itulah yang terus mencari-cari kesalahan. Termasuk mencari orang kuat untuk diajak menggulingkan yang ”bersih dan membersihkan” itu.
Terverifikasi Dewan Pers