IKNPOS.ID – Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya inflasi di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Bank Indonesia Kalimantan Timur (BI Kaltim) menekankan pentingnya strategi 4K.
Yang dimaksud dengan strategi 4K adalah: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
“Strategi ini penting karena pemerintah telah menetapkan pembangunan tahap selanjutnya di IKN sebagai ibu kota politik dengan membangun gedung perkantoran untuk kawasan legislatif dan yudikatif yang akan diselesaikan melalui kontrak tahun jamak pada 2025-2028,” kata Kepala BI Kaltim Budi Widihartanto, di Batam, Jumat, 26 September 2025.
Related Post
Menurutnya, dalam pembangunan masif yang terjadi di IKN, tentu jumlah pekerja akan meningkat, terlebih jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan pindah ke IKN bakal terus bertambah setiap tahun.
Saat ini setidaknya sudah ada sekitar 1.200 ASN dari berbagai kementerian yang bertugas di IKN.
Penambahan jumlah pekerja dan ASN ini tentu akan berdampak pada tekanan permintaan bahan kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder, bahkan tersier, sehingga kondisi ini akan menyebabkan inflasi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang menjadi basis kawasan IKN.
Budi menjelaskan, pada Agustus 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) di Provinsi Kaltim sebesar 1,79 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 108,54.
Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Kabupaten PPU sebesar 2,99 persen dengan IHK sebesar sebesar 108,91; sedangkan inflasi terendah terjadi di Kota Balikpapan sebesar 1,31 persen dengan IHK sebesar 108,66. Inflasi di PPU terutama oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
Untuk itu, pihaknya bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) setempat akan terus menerapkan strategi 4K tersebut, ditambah dengan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) agar inflasi tidak menanjak meski pertumbuhan ekonomi meningkat.
Langkah lainnya adalah bersama dengan Bulog melanjutkan distribusi beras SPHP, menggelar pasar murah untuk komoditas pangan bergejolak seperti cabai rawit, cabai merah, dan sayuran, lantas koordinasi dengan daerah penghasil seperti Jawa Timur dan Sulawesi Selatan agar distribusi lancar, termasuk mendorong peningkatan produksi pertanian sekaligus peningkatan kesejahteraan petani.
Terverifikasi Dewan Pers