IKNPOS.ID – Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Komjen Pol (Purn) Imam Sugianto, berkunjung ke Ibu Kota Nusantara (IKN). In dilakukan untuk mengevaluasi persiapan pemindahan pegawai BIN ke Nusantara. Kedatangan Imam didampingi langsung oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono.
Dalam kunjungan ini, kedua pejabat melakukan inspeksi langsung ke sejumlah area strategis di IKN yang akan digunakan sebagai kantor dan tempat tinggal pegawai BIN.
Imam mengapresiasi fasilitas yang ada. Dia menyebut lokasi tersebut sangat representatif dan berpotensi mudah dirawat setelah beroperasi.
“Kami sudah melihat lokasi persil dan fasilitasnya. Jika lahan sudah siap, kami akan segera melaporkan agar pembangunan dapat dimulai tahun ini,” ujar Imam.
Pemindahan pegawai BIN ke IKN direncanakan dilakukan secara bertahap mulai Juni 2025. Para pegawai akan menempati rumah susun (Rusun) yang telah selesai dibangun dan siap digunakan.
“Insya Allah, pemindahan akan dimulai pada bulan Juni,” tegas Imam.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyambut baik rencana tersebut dan berjanji akan terus berkoordinasi dengan tim BIN untuk memastikan kesiapan hunian agar pegawai dapat segera menempati Rusun BIN pada waktu yang telah ditentukan.
Menurut Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, kawasan IKN telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti 17 tower hunian ASN, 2 tower khusus BIN, serta sarana umum seperti minimarket, restoran, ATM, dan kantor pos.
Pembangunan kompleks perkantoran juga ditargetkan rampung pada pertengahan 2025, dengan kapasitas menampung ribuan pegawai.
Kantor Modular BIN dan Fasilitas Pendukung
Selama satu tahun terakhir, BIN menggunakan kantor modular sementara di IKN. Namun, masa operasional kantor modular ini akan segera berakhir dan dipindahkan ke gedung permanen yang sedang dibangun.
Dalam kunjungannya itu, mantan Kapolda Jatim ini juga melihat kesiapan mes atau asrama bagi personel BIN yang telah hampir selesai dan siap digunakan.
Meski sejumlah fasilitas sudah siap, pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN masih mengalami beberapa penundaan.
Terverifikasi Dewan Pers