IKNPOS.ID – Akun media sosial X tengah ramai pembahasan soal melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Pada Senin 7 April 2025, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menembus angka Rp17.000. Nilai 1 dolar AS tembus Rp17.000 memicu kebebohan di akun X hari ini.
Berdasarkan data pasar NDF (Non-Deliverable Forward), per 1 dolar AS tembus Rp17.000. Sementara data real-time di platform seperti Wise.com, pada puku 11.00 WIB menyebut sekitar Rp16.979,30 per 1 dolar AS.
Netizen mencemaskan melemahnya nilai rupiah saat ini. Mereka menuding pemerintah pasif dan tak tanggap terhadap situasi saat ini.
Related Post
“Guys, wake up! Rupiah kita nyentuh 17k! Trend melemahnya rupiah sejak September 2024, sekarang diperparah isu tarif dari AS yang tinggi. Dari 15.100 (Sept 24) terus naik sampai titik sekarang 17.000 (7 Apr 25),” tulis seorang netizen dengan akun @lucidity.
Seorang netizen melontarkan sindirannya terhadap pemerintah dengan mengunggah video Presiden Prabowo Subianto sedang berjoget saat kampanye.
“Rupiah Anjlok Ke 17.000 /Dolar. Nggak apa apa kita Jogetin aja Kata buzer, ,kita belanja pake rupiah ,gak pake dolar to, OKE GAS OKE GAS,” tulis @el_utara menyindir.
Adapula netizen khawatir jika terjadi krisis moneter seperti 1998 silam.
“Nilai tukar IDR ke USD menembus Rp.17.000, ini adalah angka psikologis yang signifikan. Dulu waktu krisis 98, nilai tukar kita pernah mencapai titik terendah di Rp.16.950. Jadi angka ini adalah rekor terburuk. Meanwhile, belum ada statement dari pemerintah di saat negara lain udah open statement dari kemarin-kemarin,” tulis @MFaizGhifari.
“IHSG baru buka besok setelah libur panjang, dan kalau ga ada statement/tindakan apapun hampir pasti akan makin menyeruak dalam,” lanjutnya.
Netizen meminta agar pemerintah tanggap dengan situasi dan kondisi saat ini serta melakukan tindakan.
Meskipun Indonesia tidak menggunakan dolar namun melemahnya rupiah berdampak pada kehidupan nyata sehari-hari. Tingginya nilai dolar maka, bisa mempengaruhi harga BBM, bahan pokok dan produk dari luar negeri.
Terverifikasi Dewan Pers