IKNPOS.ID – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkapkan adanya kemungkinan penambahan anggaran besar-besaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal ini menyusul kebijakan pemblokiran penuh anggaran IKN oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
Dody awalnya mengaku bahwa hingga saat ini belum ada perkembangan terbaru mengenai proyek IKN akibat pemblokiran dana yang seharusnya teralokasi untuk proyek tersebut.
Related Post
“Realisasi anggaran IKN sepertinya belum ada. Anggaran kita diblokir semua, jadi untuk apa menanyakan progresnya, jika dananya tidak ada,” ujar Dody.
Ia bahkan menambahkan secara berkelakar, “Progresnya hanya untuk membeli makan siangnya Pak Menteri, itu saja.”
Dody pun mengimbau semua pihak untuk bersabar hingga pemblokiran anggaran dicabut.
“Nanti tunggu, satu-satu. Saya bilang satu-satu dulu. Setelah anggaran dibuka, kita akan berdiskusi lagi mengenai prioritas yang paling penting. Lebaran, kita urus Lebaran dulu, setelah itu baru yang lainnya,” ucapnya.
Potensi Anggaran Bertambah Rp1.000 Triliun
Dalam kesempatan yang sama, Dody juga membahas kemungkinan adanya penambahan anggaran untuk IKN. Ia bahkan menyebut angka yang sangat besar dalam pernyataannya.
“Berarti ada potensi penambahan anggaran, InsyaAllah. Ya, kalau bisa Rp1.000 triliun, kenapa tidak? Jika memungkinkan,” kata Dody.
Lebih lanjut, Dody menyatakan bahwa dirinya akan berdiskusi dengan Sri Mulyani agar dana pembangunan IKN bisa segera dicairkan setelah pemblokiran dicabut.
“Setelah itu, saya akan kembali menghadap Bu Menteri Keuangan dengan membawa persetujuan. Bu Menteri Keuangan, sudah disetujui ya. Mohon anggaran kami dibuka,” tambahnya.
Saat ditanya mengenai kemungkinan kunjungan ke IKN dalam waktu dekat, Dody menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah menyelesaikan masalah anggaran terlebih dahulu.
Sesuai dengan rencana, lima proyek baru di IKN dijadwalkan akan melaksanakan peletakan batu pertama (groundbreaking) pada awal tahun 2025.
Namun, kelanjutan proyek-proyek ini bergantung pada pencairan dana dari Kementerian Keuangan.
Terverifikasi Dewan Pers