IKNPOS.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) tengah melaksanakan simulasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah persiapan sebelum implementasi resmi program tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Irhamsyah, mengungkapkan bahwa simulasi dimulai pada Senin 13 Januari 2025 di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara.
“Masih simulasi, karena pemerintah pusat belum memberikan edaran petunjuk teknis (Juknis) terkait pelaksanaan MBG. Kalau ada, nanti diinformasikan,” ujar Irhamsyah.
Related Post
Simulasi akan berlanjut di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) pada hari ini, Selasa 14 Januari 2025 dan Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) pada Rabu 15 Januari 2025.
Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik, menyatakan bahwa simulasi di SLB Negeri Tenggarong diharapkan menjadi langkah awal yang mendorong keberhasilan program MBG di Benua Etam.
“Sebenarnya kewenangan penerapan MBG ini masih dipegang oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kita masih konsolidasi sama BGN,” jelasnya.
Akmal menambahkan bahwa diskusi mengenai berbagai aspek program, termasuk harga per porsi makanan, sedang berlangsung.
“Simulasi ini hanya percontohan saja. Karena memang APBD kita belum teranggarkan dan belum ada arahan dari nasional,” lanjutnya.
Akmal Malik menegaskan bahwa penganggaran program MBG harus mematuhi skema yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Karena ini program nasional, maka penganggarannya di nasional. Kalau ada perintah dari pusat untuk dianggarkan di daerah, maka kita anggarkan dan eksekusi,” jelas Akmal.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga keterpisahan antara dana program pemerintah pusat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal ini dilakukan untuk memastikan akuntabilitas dan kelancaran pelaksanaan program di masa mendatang.
Dengan adanya simulasi ini, Pemprov Kaltim berharap program MBG dapat memberikan dampak positif bagi anak-anak di wilayah tersebut, terutama di daerah-daerah yang membutuhkan perhatian lebih.
Terverifikasi Dewan Pers