IKNPOS.ID – Pemerintah Kalimantan Timur (Kaltim) mengutamakan langkah strategis diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor pertanian dan efisiensi distribusi untuk memenuhi kebutuhan pangan seiring dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Permintaan pangan akibat pembangunan di IKN menjadi meningkat, sehingga harus diimbangi pasokan lokal untuk menjaga kestabilan harga dan mengendalikan inflasi.
“Peningkatan permintaan pangan akibat pembangunan IKN harus diimbangi dengan pasokan lokal yang memadai guna menjaga kestabilan harga dan mengendalikan inflasi,” ungkap Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kaltim, Muhammad Syaibani, Selasa 17 Desember 2024.
Namun, hal itu menjadi tantangan tersendiri Pemprov Kaltim yang masih tergantung pada sektor batu bara dan kelapa sawit, selain tantangan keberlanjutan lingkungan.
Syaibani mengatakan pertumbuhan ekonomi Kaltim hingga hingga triwulan III Tahun 2024 mencapai 6,21 persen, melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 4,95 persen.
Pada tahun depan, perekonomian nasional diproyeksikan tumbuh di kisaran 5,1 persen hingga 5,5 persen, sementara pertumbuhan ekonomi Kaltim diperkirakan mencapai 5,35 persen.
Pemerintah dan DPR telah menyepakati total belanja negara pada tahun 2025 sebesar Rp 3.621,3 triliun, meningkat 8,9 persen dibandingkan APBN 2024.
Dari jumlah tersebut, Rp 56,87 triliun dialokasikan untuk Provinsi Kaltim, yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 18,46 triliun dan TKD sebesar Rp 38,41 triliun.
Anggaran tersebut akan difokuskan pada program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, dan pembangunan infrastruktur, termasuk renovasi sekolah dan pengembangan lumbung pangan nasional.
“Sementara itu, kebijakan TKD mencakup sinergi fiskal pusat-daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah,” ucapnya.
