IKNPOS.ID – Pemerintah menargetkan pembangunan proyek tahap I di IKN (Ibu Kota Nusantara), Kalimantan Timur (Kaltim) selesai pada 2027 mendatang.
Terkait hal itu, Otorita IKN (OIKN) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus melakukan koordinasi.
Seperti yang dilakukan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dan Menteri PU Dody Hanggodo. Kedunya bertemu ini membahas beberapa hal terkait sejumlah proyek di IKN.
“Dalam pertemuan hangat yang penuh suasana kekeluargaan tersebut, Kepala OIKN menyampaikan akan melanjutkan program-program pembangunan IKN hingga tuntas tahap I pada 2027. Selain itu, Kepala OIKN meminta dukungan penguatan OIKN dengan tambahan personel dari Kementerian PU,” demikian bunyi keterangan pada postingan akun Instagram @kementerianpu, Rabu, 6 Novemver 2024.
Kepada Basuki, Menteri Dody menegaskan komitmennya untuk keberlanjutan pembangunan IKN. Selain itu, dirinya juga siap mendukung OIKN agar penyelesaian seluruh ekosistem IKN berjalan lancar.
Seperti diberitakan, progres pembangunan di IKN (Ibu Kota Nusantara), Kalimantan Timur tahap I hingga kini sudah mencapai 94 persen.
Pembangunan IKN tahap I meliputi Istana Presiden dan lapangan upacara, Sumbu Kebangsaan Tahap I, dan Bendungan Sepaku Semoi. Gedung perkantoran dan infrastruktur tersebut telah dimulai sejak 2023 lalu.
Sementara untuk tahap II, progres pembangunan sudah lebih dari 60 persen. Ada 5 proyek yang dikerjakan di tahap kedua ini.
“Seperti Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko), proyek pengerjaan jalan feeder, proyek pembangunan perumahan ASN, Tol 6A-6B dan landasan dan akses ke bandara Nusantara,” ujar Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Danis Hidayat Sumadilaga, pada Selasa, 5 November 2024.
Sedangkan tahap III, lanjut Danis, progres pembangunannya mencapai hampir 40 persen. Sebelumnya, terdapat ada 25 paket pada proyek tahap III ini. Di antaranya pembangunan Gedung Polri dan Kementerian Pertahanan.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menyelesaikan pembangunan IKN dalam waktu 4 tahun ke depan.
Terverifikasi Dewan Pers