IKNPOS.ID – Pemerintahan Presiden Prabowo berencana melanjutkan pembangunan jalan tol sebagai bagian dari pengembangan infrastruktur nasional.
Dalam perencanaan ini, Presiden Prabowo akan membangun jalan tol baru sepanjang 2.300 kilometer yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN).
Proyek ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan bagi perekonomian dan mobilitas masyarakat.
Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum (PU) Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan, Endra S. Atmawidjaja, menyampaikan bahwa proyek jalan tol ini merupakan kelanjutan dari masterplan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dicanangkan pada era Presiden Jokowi.
“Pemerintahan Prabowo telah memiliki rencana untuk melanjutkan proyek tol ini dan mencakup beberapa daerah strategis di Indonesia,” ujar Endra.
“Jalan tol baru ini diharapkan akan meningkatkan aksesibilitas, konektivitas, dan tentunya membuka peluang ekonomi di daerah-daerah yang dilalui,” sambungnya.
Proyek Tol di IKN dan Rencana Pembangunan Lanjutan
Endra juga menambahkan bahwa salah satu lokasi strategis yang akan dibangun jalan tol adalah Ibu Kota Nusantara.
Menurutnya, tol di kawasan IKN akan mendukung mobilitas di sekitar ibu kota baru, seiring dengan pengembangan fasilitas publik dan pusat pemerintahan yang sedang berlangsung.
Namun demikian, hingga saat ini, Endra mengungkapkan bahwa proyek jalan tol prioritas masih dalam tahap perencanaan karena pemerintahan Prabowo belum menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) secara resmi.
“Kami masih menunggu arahan lebih lanjut mengenai RPJM yang akan jadi panduan untuk prioritas pembangunan infrastruktur ke depan. Meski begitu, Kementerian PU sudah menyiapkan proyek-proyek lanjutan agar siap dijalankan ketika RPJM terbentuk,” jelas Endra.
Dampak Pembangunan Jalan Tol Terhadap Ekonomi
Pembangunan infrastruktur jalan tol ini diharapkan dapat memperkuat integrasi ekonomi antardaerah dan meningkatkan efisiensi logistik, yang dapat menurunkan biaya pengiriman barang dan mendukung perdagangan domestik.
