“Setelah diadakan RUPSLB, mengganti direksi itu enggak berhasil dilakukan karena Polda Kaltim sudah memblokir sistem Kementerian Hukum itu,” ungkap Rizky.
Ia menambahkan, Kemenkum telah dua kali menyampaikan klarifikasi tertulis mengenai susunan direksi KS yang tercatat secara resmi, yakni Kang Yong Hyun sebagai direktur utama dan Park Moo Sung sebagai direktur.
Hingga kini, akses AHU KS disebut masih diblokir seiring berlangsungnya proses penyelidikan kepolisian.
Rizky juga menyebut notaris yang membuat Akta RUPSLB 2025 telah mengakui bahwa akta tersebut kedaluwarsa dan tidak pernah tercatat di Kemenkum. Dengan demikian, susunan direksi yang mengacu pada akta terakhir tercatat tetap Kang Yong Hyun sebagai direktur utama dan Park Moo Sung sebagai direktur.
BAR Klaim Hanya Terima Rp6 Miliar dari Transaksi Cessie Rp30 Miliar
Persoalan lainnya berkaitan dengan pengalihan piutang PT Bintang Alam Rejeki (BAR), salah satu kreditur KS, kepada LCI pada 2021. BAR mengalihkan hak tagih sebesar Rp54 miliar, yang kemudian disepakati dibeli LCI senilai Rp30 miliar dengan skema pembayaran bertahap selama 24 bulan.
Namun, BAR mengaku hanya menerima pembayaran Rp6 miliar karena LCI tidak menuntaskan kewajibannya sesuai kesepakatan.
“Hak tagihnya sudah berpindah tangan, tetapi pembayarannya hanya Rp6 miliar dari Rp30 miliar. Akibatnya, klien kami sangat dirugikan,” kata Muhammad Yasir, kuasa hukum BAR dalam keterangan tertulis.
Sementara itu, Rizky menjelaskan KS telah dinyatakan pailit pada 2020 dan saat itu disebut tidak lagi memiliki aset. Agung kemudian mencabut status kepailitan KS melalui perjanjian dengan sejumlah pihak, termasuk jajaran direksi HJS.
Dalam kesepakatan tersebut, pemegang saham sekaligus komisaris KS, Park Joung In, disebut diminta bertanggung jawab atas seluruh utang perusahaan.