Home News Rp200 Miliar Aset Tambang Disebut Dijual Rp16 Miliar, Kedap Sayaaq Soroti Proses Kepailitan
News

Rp200 Miliar Aset Tambang Disebut Dijual Rp16 Miliar, Kedap Sayaaq Soroti Proses Kepailitan

Share
Praperadilan Nadiem
Hakim PN Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan Nadiem Makarim, menegaskan status tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai Rp 1,98 triliun tetap sah. Penyidikan Kejagung berlanjut sesuai prosedur.Foto:Pixabay
Share

Akibat kewajiban pinjaman yang dinilai memberatkan, KS disebut tidak mampu melunasi utangnya. Kondisi tersebut kemudian berujung pada pengajuan permohonan pailit yang diduga melibatkan oknum direksi dan perusahaan pemberi pinjaman.

Dalam proses kepailitan, Agung Dwijo Sujono dan Shalahudin Serbabagus ditunjuk menjadi kurator. Namun, Shalahudin kemudian diberhentikan dan pengelolaan KS berada di bawah Agung.

Agung selanjutnya menunjuk LCI sebagai operator tambang. Rizky mempersoalkan penunjukan tersebut karena LCI disebut baru berusia tiga bulan saat ditunjuk dan masih berada dalam satu kelompok usaha dengan HJS.

Perusahaan KS yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Kutai Barat serta aset senilai Rp200 miliar itu kemudian disebut dijual kurator kepada LCI dengan harga Rp16 miliar.

“Kita enggak tahu ada perjanjian apa di balik itu antara kurator dengan pihak-pihak itu. Tapi yang lagi proses kepolisian itu, polisi dapat bukti ada dugaan pencucian uang,” kata Rizky.

Rizky juga menuding kurator menggunakan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Ia menyebut kartu ATM milik KS diambil kurator dan diserahkan kepada Rendy Adithia Putra, yang merupakan in-house legal HJS.

Keduanya diduga melakukan penarikan dana perusahaan hingga mencapai Rp3,8 miliar dalam kurun waktu tertentu. Rizky mengatakan, pihak-pihak terkait dalam perkara tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Perusahaan laporkan kurator dan beberapa pihak ke polisi. Ada beberapa laporan polisi terkait beberapa kasus ke Polda Kaltim dan Bareskrim Polri,” ujarnya.

Di tengah persoalan tersebut, Shin mengklaim dirinya sebagai Presdir KS berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 2025 yang digelar pihak kurator. Rapat tersebut juga disebut menghasilkan keputusan pergantian seluruh jajaran direksi.

Namun, keputusan RUPSLB itu dikabarkan tidak masuk dalam pencatatan Sistem Administrasi Badan Hukum (AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum).

Rizky mengatakan, perubahan susunan direksi tidak dapat diproses karena sistem AHU telah diblokir oleh Polda Kaltim.

Share
Related Articles
insentif MBG
News

Mitra MBG Keluhkan Perubahan Skema Insentif hingga Beban Administrasi

IKNPOS.ID - Para mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat...

News

KAT Kawal Eksekusi Eks Hotel Anggrek Ambon, Soroti Riwayat Lahan hingga Perkara Pidana

IKNPOS.ID - Rencana eksekusi lahan eks Hotel Anggrek di kawasan Batu Gajah,...

News

Tolak Perkum untuk Jegal Gus Yusuf, Ini 7 Poin Sikap Aspirasi Muda Nahdliyin

JAKARTA- Aspirasi Muda Nahdliyin menyatakan sikap menolak penggunaan Peraturan Perkumpulan (Perkum) sebagai...

air limbah
News

Miris! Akses Air Limbah dan Sanitasi Indonesia Terendah di ASEAN

IKNPOS.ID - Kualitas akses layanan air minum dan pengelolaan air limbah yang...