” Kita akan membangun ini sampai dengan 23 Desember 2027. Insyaallah 23 Desember 2027 sudah selesai,” tutup Alfrits.
Gedung DPR Siapkan Plaza Kerakyatan
Pembangunan kompleks legislatif IKN tidak hanya berfokus pada gedung pemerintahan. OIKN juga menyiapkan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui Plaza Kerakyatan.
PPK E.9 Satuan Kerja OIKN, Roni Rosaji, mengatakan fasilitas tersebut memang masuk dalam desain kawasan DPR sejak awal. Area itu nantinya dapat menjadi ruang masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, termasuk ketika menggelar aksi unjuk rasa sesuai aturan.
“Memang kita (kawasan legislatif) dirancang untuk menyerap aspirasi masyarakat. Justru di kawasan DPR akan disediakan kawasan Plaza Kerakyatan,” kata Roni.
Menurut Roni, Plaza Kerakyatan merupakan bagian dari pekerjaan pembangunan Gedung DPR. Karena itu, fasilitas tersebut sejak awal sudah masuk dalam rencana kawasan legislatif.
Kapasitas area tersebut diperkirakan mencapai sekitar 200 orang. Namun, Roni menyebut kawasan itu memiliki luas yang cukup untuk menampung hingga sekitar 500 orang.
Pengelolaan keamanan aksi nantinya melibatkan aparat penegak hukum. Roni menyebut kepolisian dan TNI akan berperan dalam pengaturan keamanan serta teknis pelaksanaan kegiatan.
Progres Kompleks Legislatif Mulai Terlihat
Data OIKN per 12 Agustus 2026 menunjukkan pembangunan Gedung Sidang Paripurna telah mencapai 12,147 persen. Proyek tersebut memiliki nilai kontrak Rp1,24 triliun dan luas bangunan sekitar 50.207 meter persegi.
Gedung DPD mencatat progres fisik 9,404 persen dengan nilai kontrak Rp1,48 triliun. Kompleks tersebut terdiri atas tiga bangunan dengan luas total sekitar 72.484 meter persegi.
Kemudian, pembangunan Gedung MPR mencapai 10,559 persen. Proyek dengan nilai kontrak Rp1,70 triliun itu mencakup tiga bangunan dengan luas total sekitar 101.293 meter persegi.
Gedung DPR juga terus masuk dalam pengerjaan kompleks legislatif. Gedung DPR I memiliki nilai kontrak Rp1,84 triliun, sedangkan Gedung DPR II mencapai Rp1,95 triliun.
