Sementara itu, paket pembangunan MK, KY, dan Masjid Kawasan memiliki nilai kontrak Rp1,65 triliun. Progres pengerjaannya mencapai 12,41 persen setelah berjalan selama delapan bulan.
Kenaikan biaya operasional menjadi salah satu tantangan yang perlu diantisipasi dalam mengejar target pembangunan. Harga solar industri kini berada di sekitar Rp20.000 per liter dari sebelumnya Rp12.500 per liter.
Bahkan, harga solar industri sempat menyentuh Rp28.000 hingga Rp30.000 per liter. Kondisi tersebut ikut menambah tekanan biaya dalam pengerjaan proyek konstruksi.
Berdasarkan data Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI), harga minyak meningkat 37,41 persen sejak 28 Februari hingga 1 Juli 2026. Pada periode yang sama, harga solar industri naik 41,52 persen, besi beton 27,78 persen, dan aspal 23,85 persen.
Kompleks Legislatif IKN Dikebut hingga 2027
Selain kawasan yudikatif, OIKN juga mengejar pembangunan kompleks perkantoran lembaga legislatif. Proyek yang mencakup DPR, MPR, DPD, dan Gedung Sidang Paripurna tersebut ditargetkan selesai pada 23 Desember 2027.
PPK E.3 Satker Pembangunan Infrastruktur OIKN, Alfrits Steeve Willy Makalew, menyebut total nilai kontrak lima paket pekerjaan kawasan legislatif mencapai Rp8,24 triliun.
Paket pembangunan itu mencakup Gedung Sidang Paripurna, DPR 1, DPR 2, MPR, DPD, serta sejumlah fasilitas kawasan. Fasilitas pendukung tersebut meliputi Plaza Kerakyatan, Masjid Kawasan, dan Taman Rakyat.
“Secara total nilai kontrak legislatif itu adalah sebesar Rp8,24 triliun,” kata Alfrits.
Gedung Sidang Paripurna memiliki nilai kontrak Rp1,24 triliun dengan progres 12,147 persen. Bangunan tersebut memiliki luas sekitar 50.207 meter persegi.
Sementara itu, Gedung DPR 1 memiliki nilai kontrak Rp1,84 triliun dengan progres 11,029 persen. Gedung DPR 2 mencatat nilai kontrak Rp1,96 triliun dengan progres 9,927 persen.
Gedung DPD memiliki nilai kontrak Rp1,48 triliun dengan progres 9,404 persen. Adapun Gedung MPR memiliki nilai kontrak Rp1,70 triliun dengan progres 10,559 persen.
