Pernyataan ini menjadi peringatan keras bagi para penggerak aksi untuk menjaga kemurnian perjuangan mereka dari infiltrasi pihak luar.
Dugaan adanya “penumpang gelap” ini pun memaksa pihak keamanan untuk meningkatkan kewaspadaan ekstra.
Selain menjaga keamanan fisik gedung pemerintahan, intelijen kini juga fokus melacak aliran koordinasi dan logistik yang mendukung aksi tersebut.
Di sisi lain, beberapa koordinator lapangan aksi massa membantah keras tudingan tersebut dan menegaskan bahwa gerakan mereka murni didasari oleh rapor merah kepemimpinan daerah.
Meski demikian, pernyataan dari tokoh anti-korupsi ini telah berhasil menggeser diskursus publik, memaksa semua pihak untuk lebih jeli membedakan antara perjuangan hakiki dan sandiwara politik di sepanjang tahun 2026 ini.
Bambang menegaskan bahwa meskipun suara kritis mahasiswa yang murni harus dihormati, ia melihat gelombang aksi di Samarinda kali ini sengaja dikemas sebagai aspirasi rakyat untuk mendorong upaya pemakzulan. Ia menilai pola ini merupakan cara klasik ketika pihak yang kalah di bilik suara memindahkan pertarungan ke jalanan.
“Di dalam politik, konsolidasi yang dibesar-besarkan seperti kehendak ingin memakzulkan hampir selalu punya motif politik. Ini adalah bentuk deligitimasi demokrasi yang berpotensi menciptakan kekacauan (chaos) politik berkepanjangan,” tegas mantan Pimpinan KPK tersebut.
Ia juga menyoroti pemilihan isu-isu tertentu, mulai dari anggaran hingga fasilitas pejabat publik, yang terus diangkat oleh kelompok tertentu untuk memicu keonaran. Bambang mempertanyakan siapa aktor di balik “orkestrasi” gerakan ini dan siapa yang sebenarnya diuntungkan.
“Selalu ada pertanyaan kunci, siapa sesungguhnya yang diuntungkan? Apakah benar rakyat kecil, atau justru elite-elite yang belum selesai dengan kekalahan politiknya?” tambahnya.
Bambang juga meminta masyarakat kritis dan tidak mau dijadikan alat kepentingan segelintir kelompok. Ia mengajak semua pihak untuk mengedepankan kolaborasi dan dialog ketimbang provokasi.
