Selain inklusif, ia menekankan pentingnya komunikasi yang solutif. Pejabat tidak hanya menjelaskan kondisi yang ada, tetapi juga menyampaikan langkah konkret yang akan diambil.
“Tapi kan kualitasnya enggak sampai situ ya mereka kayaknya. Kalau memang dia bijak dia akan merangkul jangan dimusuhin,” tutur Kirdi.
Transparansi juga menjadi aspek penting dalam komunikasi publik. Menurut Kirdi, pengakuan terhadap keterbatasan atau kekurangan justru dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.
“Akui saja kekurangan yang ada. Itu lebih baik daripada defensif,” jelasnya.
Fenomena defensif pejabat di era media sosial, menurut dia, juga berkaitan erat dengan kualitas kepemimpinan.
Pejabat yang memahami kebutuhan masyarakat cenderung memiliki pendekatan komunikasi yang lebih adaptif.
Ia mencontohkan praktik Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda yang membuka kanal langsung bagi masyarakat untuk melaporkan kondisi infrastruktur melalui media sosial. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena memotong birokrasi yang berbelit.
“Dia meminta masyarakat mengirimkan foto kondisi jalan secara langsung. Itu contoh respons yang cepat dan tepat,” katanya.
Sebaliknya, pejabat yang tidak memahami kondisi lapangan cenderung merespons kritik dengan cara menyerang balik. Pola ini dinilai tidak produktif dan justru memperburuk persepsi publik.
“Yang terjadi justru menyerang pengkritik. Itu tidak menyelesaikan masalah,” ujar Kirdi.
Ia menilai fenomena ini menjadi tantangan serius dalam tata kelola pemerintahan di era digital. Media sosial yang seharusnya menjadi ruang dialog justru berubah menjadi arena konflik jika tidak dikelola dengan baik.
“Komunikasi yang buruk akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” katanya.
Dalam jangka panjang, Kirdi menilai perbaikan hanya dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pejabat publik. Kompetensi menjadi faktor utama dalam menentukan efektivitas komunikasi dan kebijakan.
