Selain defensif protektif, Kirdi juga mengidentifikasi penggunaan sentimen lokal sebagai strategi komunikasi. Dalam konteks ini, pejabat mencoba menempatkan diri sebagai representasi suara masyarakat daerah.
Namun, ia menilai pendekatan tersebut berpotensi menyederhanakan persoalan. Menurut dia, masyarakat tidak hanya mengkritik pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah.
“Dia seolah menjadi penyambung lidah masyarakat, membawa kemarahan kolektif terkait bahwa jalannya rusak, kurang fasilitas pendidikan, segala macam. Pertanyaannya, apakah mungkin ada rakyat yang marah. Mungkin ada, tapi bisa jadi rakyat daerahnya juga marah karena pejabat daerahnya tidak efektif dalam memanfaatkan anggarannya,” tuturnya.
Dalam konteks media sosial, strategi ini dinilai memiliki tujuan yang lebih luas. Tidak hanya merespons kritik, tetapi juga membangun narasi untuk mendapatkan dukungan politik atau alokasi sumber daya yang lebih besar dari pemerintah pusat ke daerah.
“Jadi, dia memakai sentimen lokal seolah-olah untuk memberikan porsi lebih dan ini tembakannya bukan saja nyinyir ke pemerintah pusat. itu yang banyak orang ga kebaca. Tapi saya bisa lihat tuh,” bebernya.
Ia juga menyoroti munculnya pola victim blaming dalam respons pejabat. Dalam pola ini, daerah diposisikan sebagai korban dari sistem, termasuk dalam kerangka desentralisasi.
“Dia set bahwa daerah itu korban dari desentralisasi. Jadi, orang luar enggak etis gitu ya karena enggak ikut ngasih kritik. Karena langsung enggak langsung mereka menerima subsidi ya pembangunan sumber daya alam Kaltim gitu ya,” ungkapnya.
Kirdi mengakui bahwa sebagian argumen tersebut memiliki dasar data yang valid. Namun, ia menilai cara penyampaiannya tidak tepat dan berpotensi menimbulkan dampak sosial yang lebih luas.
Ia memperingatkan bahwa narasi yang membedakan antar daerah dapat memicu sentimen primordialisme. Dalam konteks media sosial, risiko ini menjadi lebih besar karena penyebaran informasi yang cepat dan luas.
Dalam situasi tersebut, Kirdi menilai pejabat publik seharusnya mengedepankan komunikasi yang inklusif. Respons terhadap kritik perlu disampaikan dengan bahasa yang merangkul, bukan memecah.
