Menurut dia, keterbatasan akses telekomunikasi berdampak langsung pada layanan pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, hingga peluang ekonomi digital yang belum dapat dinikmati merata oleh masyarakat di wilayah terpencil.
Melalui rapat koordinasi tersebut, pemerintah menargetkan sinkronisasi program pembangunan antara pemerintah pusat, daerah, dan industri agar strategi percepatan penanganan blank spot dapat diterapkan secara konkret dan berbasis data lapangan.
Agus menekankan bahwa keberhasilan penanganan wilayah blank spot sangat bergantung pada validitas data, sinkronisasi program, dan konsistensi implementasi.
“Jangan biarkan rapat ini berhenti pada wacana. Mari kita satukan visi, padukan langkah, dan wujudkan menjadi aksi nyata di lapangan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Selatan, Muhammad Muslim, mengungkapkan jumlah desa blank spot di provinsi tersebut pada 2026 mencapai sekitar sembilan persen dari total desa yang ada.
“Meskipun jumlah desa blank spot secara absolut sama, tetapi total jumlah desa di Kalsel bertambah. Hal ini menunjukkan perluasan wilayah administrasi atau pemekaran desa seperti di Kabupaten Balangan dan Tanah Bumbu,” ujar Muslim.
Dalam rapat koordinasi tersebut, perwakilan Diskominfo dari 13 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan turut memaparkan kondisi serta tantangan penanganan blank spot di masing-masing wilayah.
Keyword: blank spot Kalsel, desa tanpa sinyal, Kemenko Polkam, Kalimantan Selatan, infrastruktur telekomunikasi, jaringan internet desa, desa blank spot, Kemkomdigi, Banjarmasin, akses telekomunikasi, sinyal lemah, pembangunan digital, konektivitas Kalimantan, Diskominfo Kalsel, jaringan komunikasi pedesaan.
