IKNPOS.ID – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mempercepat langkah penanganan wilayah tanpa sinyal atau blank spot di Kalimantan Selatan. Upaya ini dilakukan menyusul masih adanya sekitar 201 desa yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi sehingga membatasi akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar.
Asisten Deputi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polkam, Marsma TNI Agus Pandu Purnama, menyebut data tersebut menjadi perhatian serius pemerintah. Meski demikian, angka tersebut masih perlu diverifikasi kembali oleh pemerintah daerah agar kondisi lapangan dapat dipastikan secara akurat.
“Data dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), kami meyakini desa blank spot dan desa sinyal lemah di Kalsel ini perlu dikonfirmasi kembali dari daerah agar diperoleh gambaran yang benar-benar akurat,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Penanganan Blank Spot se-Kalsel di Banjarmasin, Rabu.
Menurut Agus, keterlibatan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam pembaruan data sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran. Hal ini diperlukan agar pembangunan infrastruktur telekomunikasi dapat dilakukan secara berkelanjutan dan tidak berjalan secara parsial.
Dalam forum tersebut, Kemenko Polkam juga melibatkan pelaku industri telekomunikasi beserta asosiasi terkait guna membangun komitmen bersama dalam memperluas jaringan ke wilayah yang belum terlayani.
Ia menilai, keterbatasan investasi komersial masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan jaringan di daerah terpencil. Karena itu, diperlukan dukungan kebijakan pemerintah agar pengembangan infrastruktur digital dapat berjalan lebih merata.
Agus menjelaskan, Kalimantan Selatan memiliki posisi strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional serta jalur konektivitas penting di Pulau Kalimantan, termasuk dalam mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara.
Namun, kondisi geografis di sejumlah wilayah dinilai menjadi tantangan tersendiri. Area rawa, sungai, perbukitan, kepulauan, hingga permukiman yang tersebar menyebabkan biaya pembangunan jaringan telekomunikasi menjadi tinggi.
