Deretan Kontroversi Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud yang Picu Gelombang Demo Warga

3. Realisasi Program Gratispol Dipertanyakan
Program unggulan Gratispol yang dijanjikan saat kampanye dinilai belum berjalan maksimal. Sejumlah kendala administratif dan regulasi disebut menghambat implementasinya, bahkan belum sepenuhnya menghadirkan pendidikan gratis seperti yang diharapkan.

4. Dugaan Dinasti Politik
Publik juga menyoroti keterlibatan sejumlah anggota keluarga dalam jabatan strategis, baik di pemerintahan maupun legislatif. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan lemahnya kontrol terhadap kekuasaan.

5. Polemik Mobil Dinas dan Renovasi Rumah Jabatan
Pengadaan mobil dinas bernilai Rp8,5 miliar dan renovasi rumah jabatan senilai Rp25 miliar menjadi simbol kritik terhadap kebijakan anggaran yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.

6. Pembentukan TAGUPP
Pembentukan Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) di awal 2026 juga menuai polemik. Tim dengan jumlah anggota puluhan orang dan anggaran miliaran rupiah per tahun itu dinilai berpotensi membebani keuangan daerah.

7. Kebijakan Iuran BPJS Kesehatan
Kebijakan pengalihan iuran BPJS Kesehatan ke pemerintah kabupaten/kota memicu reaksi keras. Dampaknya, puluhan ribu warga terancam kehilangan jaminan kesehatan, termasuk lebih dari 49.000 warga di Samarinda.

Respons Pemerintah Provinsi

Menanggapi berbagai kritik, Pemerintah Provinsi Kaltim telah memberikan sejumlah klarifikasi. Salah satunya dengan mengembalikan mobil dinas yang menjadi polemik ke kas daerah.

Terkait kebijakan BPJS, pemerintah menyebut langkah tersebut bertujuan menciptakan keadilan fiskal antarwilayah, sekaligus tetap menjamin bantuan bagi daerah dengan keterbatasan anggaran.

Sementara itu, TAGUPP dijelaskan sebagai tim pemikir yang bertugas mendorong kemandirian fiskal dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan sebagai beban keuangan.

Di tengah berbagai kontroversi tersebut, pembangunan Kaltim sebagai daerah penyangga ibu kota baru tetap menjadi pekerjaan besar. Kritik dari masyarakat dinilai sebagai bagian dari kontrol publik agar jalannya pemerintahan tetap transparan dan berpihak pada kepentingan warga. *