IKNPOS.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) semakin memantapkan komitmennya dalam menjamin hak kesehatan masyarakat, terutama bagi warga di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim, cakupan layanan kesehatan gratis kini diperluas agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses layanan medis yang adil dan bermutu.
Kepala Dinkes Kaltim, Jaya Mualimin, menegaskan bahwa pelayanan kesehatan gratis menjadi fondasi utama untuk memastikan setiap warga Kaltim memperoleh hak dasar di bidang kesehatan, tanpa terkendala biaya.
“Pelayanan kesehatan gratis dan berkualitas bertujuan menjamin hak dasar masyarakat Kalimantan Timur agar bisa mendapatkan layanan yang adil, efisien, dan merata di seluruh fasilitas kesehatan,” ujar Jaya di Samarinda, Jumat.
Integrasi Program Gratispol dan JKN
Untuk memperkuat sistem pembiayaan, Dinkes Kaltim kini mengintegrasikan Program Gratispol Kesehatan dengan skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Integrasi ini dilakukan melalui sinergi pendanaan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Skema pembiayaan difokuskan pada kelompok pekerja bukan penerima upah dan masyarakat non-ASN, yang dikelola secara sistematis agar tidak ada warga yang tertinggal dari perlindungan jaminan kesehatan.
Dorong Peran APBD Kabupaten/Kota
Dalam pertemuan bersama DPRD Kabupaten Mahakam Ulu, Dinkes Kaltim mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran khusus melalui APBD masing-masing daerah.
Langkah ini dinilai penting untuk menjamin keberlanjutan program kesehatan gratis, khususnya di daerah dengan tantangan geografis yang tinggi.
“Kami menargetkan ambang batas kepesertaan jaminan kesehatan di setiap wilayah minimal mencapai 98 persen dari total populasi,” tegas Jaya.
Selain itu, tingkat keaktifan peserta juga menjadi perhatian, dengan target minimal 80 persen peserta aktif agar layanan kesehatan benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal.
Cukup Tunjukkan KTP atau KK
Program kesehatan gratis ini dirancang agar mudah diakses masyarakat. Warga, terutama di wilayah pelosok, cukup menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga (KK) untuk memperoleh layanan medis tanpa dipungut biaya.
