Selain pembelajaran akademik, program ini menekankan pada pembinaan karakter dan kedisiplinan. Siswa akan mendapatkan berbagai fasilitas modern. Semua ditanggung penuh negara.
Kelebihan Sekolah Rakyat 2025
Gratis 100%: Tidak ada biaya SPP, seragam atau buku.
Fasilitas Modern: Laboratorium digital, perpustakaan lengkap dan lapangan olahraga.
Related Post
Guru Bersertifikasi: Tenaga pendidik terlatih dengan insentif kompetitif.
Kurikulum Kekinian: Fokus pada STEM (Science, Technology, Engineering, Math) & kewirausahaan.
Lokasi Strategis: Didirikan di daerah terpencil, perkotaan, dan wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).
5 Keunggulan Sekolah Rakyat
Beasiswa Lanjut ke Perguruan Tinggi: Siswa berprestasi dapat melanjutkan ke PTN/PTS ternama.
Kelas Khusus Talenta Digital: Kemitraan dengan Gojek, Tokopedia, dan Microsoft untuk pelatihan coding & AI.
Makanan Bergizi Gratis: Program “Sehat Pintar” dengan menu berbasis gizi tinggi.
Transportasi Sekolah: Bus antar-jemput bagi siswa di daerah terpencil.
Orang Tua Terlibat: Program parenting & pelatihan keterampilan untuk keluarga siswa.
Infrastruktur Solid dan Kemitraan Lintas Sektoral
Terkait fasilitas Sekolah Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) punya peran penting. Wakil Menteri (Wamen) PU Diana Kusumastuti menjelaskan, ada dua model Pembangunan. Yaitu renovasi bangunan eksisting dan pembangunan gedung baru.
“Pembangunan ini dipastikan memenuhi standar teknis keselamatan bangunan dan ditempatkan di lokasi yang aman dari bencana,” kata Diana kepada Disway pada Selasa, 5 Agustus 2025.
Bahkan, program ini sudah menjadi prioritas pemerintah. Saat ini juga diusulkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN).
Sekretaris Ditjen Prasarana Strategis Kementerian PU, Essy Asiah, menambahkan pembangunan infrastruktur ini melibatkan tenaga kerja lokal. Tujuannya memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat sekitar.
“Kami telah dan akan melibatkan tenaga kerja lokal. sehingga dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar lokasi sekolah rakyat,” tutur Essy.
Terverifikasi Dewan Pers