16 Pos Belanja Kementerian/Lembaga Dipangkas, Ini Rinciannya

IKNPOS.ID - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerbitkan surat yang memerintahkan untuk melakukan efisiensi anggaran terhadap 16 pos belanja. Dalam surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang dikutip di Jakarta, Selasa, 28 Januari 2025, Menkeu menyatakan surat tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025. Lewat Inpres itu, Presiden Prabowo Subianto meminta K/L untuk mengefisiensikan anggaran hingga Rp256,1 triliun. Guna mengakomodasi arahan tersebut, Sri Mulyani menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase yang bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen. Rinciannya adalah sebagai berikut: Pos belanja alat tulis kantor (ATK) diefisiensikan 90 persen Kegiatan seremonial 56,9 persen Rapat, seminar, dan sejenisnya 45 persen Kajian dan analisis 51,5 persen Diklat dan bimtek 29 persen Honor output kegiatan dan jasa profesi 40 persen Percetakan dan suvenir 75,9 persen Sewa gedung, kendaraan, peralatan 73,3 persen Lisensi aplikasi 21,6 persen Jasa konsultan 45,7 persen Bantuan pemerintah 16,7 persen Pemeliharaan dan perawatan 10,2 persen Perjalanan dinas 53,9 persen Peralatan dan mesin 28 persen Infrastruktur 34,3 persen Belanja lainnya 59,1 persen Untuk mekanismenya, menteri/pimpinan lembaga dapat melakukan identifikasi rencana efisiensi sesuai persentase yang telah ditetapkan. Efisiensi itu mencakup belanja operasional dan non-operasional. Sri Mulyani menegaskan identifikasi rencana efisiensi itu tidak termasuk belanja pegawai dan bantuan sosial. Menkeu meminta menteri/pemimpin lembaga untuk memprioritaskan efisiensi terhadap anggaran di luar yang bersumber dari pinjaman dan hibah, rupiah murni pendamping (kecuali tidak dapat dilaksanakan sampai akhir tahun anggaran 2025), penerimaan negara bukan pajak badan layanan umum (PNBP-BLU) kecuali yang disetor ke kas negara TA 2025, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan menjadi underlying asset dalam rangka penerbitan SBSN. Menteri/pemimpin lembaga juga diminta menyampaikan rencana efisiensi kepada DPR dan melaporkan persetujuannya kepada Menteri Keuangan atau Direktur Jenderal Anggaran paling lambat 14 Februari 2025. Bila sampai batas waktu yang ditentukan menteri/pimpinan lembaga belum menyampaikan laporan revisi, maka Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) akan mencantumkan dalam catatan halaman IV A DIPA secara mandiri.

pandu

Pemberian IUP ke Perguruan Tinggi Berpotensi Timbulkan Masalah

Kelenteng Thien Le Kong Samarinda Siapkan Seribu Angpau pada Imlek 2025

Rumah Prabowo Rp 166 Juta Cicilan Rp 500 Ribuan, Minimalis Scandinavian Full Bangunan, Syarat Cuma KTP & Kartu Keluarga

Rumah Prabowo Rp 166 Juta, Desain Minimalis Scandinavian, Full Bangunan Plus Dapur, Tak Perlu Renovasi Lagi

5 Ide Desain Taman Dalam Rumah dan Tips Memilih Tanaman, Sulap Hunian Jadi Asri

5 Inspirasi Gambar Pagar Minimalis Modern, Pilih yang Mana?

Keren! Taksi Terbang Buatan Hyundai Diuji Coba di IKN Juli 2024

Ini Daftar 27 Pejabat Baru di Jajaran OIKN

IKN Jadi Percontohan SDM tanpa Stunting, Bagaimana Caranya?

Progres Kawasan Inti IKN Sudah Mencapai 82 Persen, Ini Target Utamanya

Stablecoin HALAL Pertama di Dunia, SIDRA COIN Jadi Buruan Investor Muslim dan Non Muslim

TERBONGKAR! Rahasia di Balik Lonjakan Pi Network Dalam Semalam! Ini Dia Dalangnya!?

WOW! Harga Pi Network Tembus $1,28! Token Kripto Melejit 114% dalam Seminggu, Apa Rahasianya?

Gubernur Khofifah Tanam Pohon Maja di IKN, Simbol Semangat Nusantara dan Majapahit