IKNPOS.ID – Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk menyelesaikan pembangunan kawasan pemerintahan yudikatif dan legislatif paling lambat pada 2028.
Hal ini disampaikan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, yang menekankan bahwa pembangunan kantor untuk lembaga legislatif dan yudikatif tersebut harus rampung dalam empat tahun ke depan.
Menurut Basuki, pembangunan kedua kawasan ini di IKN Nusantara tidak hanya akan mencakup gedung perkantoran, tetapi juga prasarana dasar seperti hunian dan fasilitas pendukung lainnya.
Related Post
“Jadi yudikatif, eksekutif, dan legislatif sudah harus siap, plus huniannya harus sudah siap,” kata Basuki usai pelantikannya sebagai Kepala Otorita IKN di Istana Merdeka, Jakarta, ditulis Rabu, 6 November 2024.
Basuki juga menepis anggapan yang menyebutkan bahwa pembangunan IKN akan melambat di era pemerintahan Presiden Prabowo.
“Tidak ada, justru presiden minta selesai dalam 3-4 tahun,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa saat ini terdapat sekitar 200 investor baru yang menyatakan komitmen untuk berinvestasi di proyek IKN.
Basuki dijadwalkan akan bertolak ke IKN pada Kamis untuk mendampingi kunjungan kerja Komisi II DPR.
Pemerintah Tetapkan Target 4 Tahun untuk Infrastruktur Utama
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menegaskan bahwa pembangunan IKN Nusantara menjadi salah satu prioritas pemerintah.
Prasetyo menyebut pemerintah memasang target empat tahun untuk menyelesaikan seluruh infrastruktur pendukung lembaga eksekutif dan yudikatif di ibu kota baru.
“Target yang harus selesai dalam 3-4 tahun adalah semua infrastruktur supaya bisa dipergunakan baik oleh eksekutif maupun yudikatif,” ujar Prasetyo.
Prabowo Sebagai Investor di IKN
Sebagai bentuk komitmen pada proyek IKN, Prabowo menyatakan bahwa dirinya turut terlibat sebagai investor di ibu kota baru ini.
“Salah satu investor di sini, saya sendiri sebagai pengusaha,” ucapnya kepada wartawan saat mengunjungi Embung MBH di kawasan IKN, pada Agustus lalu.
Terverifikasi Dewan Pers