Home Borneo DPRD Desak Kementerian Transmigrasi Fokus Penyelesaian Konflik Lahan di Kaltim
Borneo

DPRD Desak Kementerian Transmigrasi Fokus Penyelesaian Konflik Lahan di Kaltim

Share
Share

IKNPOS.ID – Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan formasi kabinet barunya yang akan bekerja selama lima tahun ke depan, dengan mengaktifkan kembali Kementerian Transmigrasi.

Adapun posisi Menteri Transmigrasi (Mentrans) di Kabinet Merah Putih dipercayakan kepada Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara.

Pengaktifan kembali Kementerian Transmigrasi disambut positif oleh Anggota DPRD Kalimantan Timur, Baharuddin Demmu.

Ia berharap kementerian ini dapat membantu menyelesaikan konflik lahan yang berkaitan dengan program transmigrasi di Kalimantan Timur, terutama di wilayah Bumi Etam.

Demmu mengungkapkan bahwa berbagai kawasan yang dicadangkan sebagai area pengembangan transmigran sejak era 1970-an dan 1980-an telah berkembang menjadi permukiman penduduk.

Pemerintah daerah juga telah membangun fasilitas publik seperti jalan, rumah, dan sekolah di kawasan ini.

Ia berharap Kementerian Transmigrasi bisa mengembalikan kawasan yang sudah terpakai ini kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

“Kawasan yang dicadangkan untuk pengembangan transmigran, seperti di Embalut, telah melebar hingga jalan ring road Samarinda, Batu Cermin, Batu Besaung, dan wilayah Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara,” ujar Demmu dikutip Rabu 30 Oktober 2024.

Demmu mencontohkan kasus tujuh bidang tanah yang digunakan untuk jalan ring road Samarinda, di mana masyarakat tidak menyadari bahwa tanah tersebut masih masuk dalam kawasan transmigrasi menurut peta Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Hal ini menimbulkan ketidakpastian, di mana lahan pribadi menjadi lahan transmigrasi tanpa ada pemberitahuan atau tanda batas.

“Masyarakat tidak tahu bahwa tanah yang ditempatinya itu adalah lahan yang dicadangkan untuk transmigrasi, karena tidak ada penanda atau patok yang jelas,” jelas Demmu, politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Kaltim.

Demi mencegah konflik lebih lanjut antara pemerintah daerah dan warga, serta untuk mendukung pembangunan, Demmu berharap Kementerian Transmigrasi dapat memetakan ulang kawasan-kawasan ini dan melepaskan lahan yang telah digunakan oleh masyarakat.

Share
Related Articles
Tol Akses IKN Gratis Mudik 2026
Borneo

Tol IKN Seksi 3A-2 Percepat Akses Balikpapan–Samarinda ke Kawasan Pemerintahan Baru

IKNPOS.ID - Keberadaan Jalan Tol Ibu Kota Nusantara (IKN) Seksi 3A-2 mulai...

Borneo

Mengejutkan! Kaltim Siapkan 1.270 Ton Sampah per Hari Demi Listrik, Ini Rencana Besarnya

IKNPOS.ID - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tengah menyiapkan pasokan sampah...

Borneo

Sorotan Ekonom soal IKN: Risiko Pemborosan hingga Usulan Kampus dan Alih Fungsi Infrastruktur

IKNPOS.ID - Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menjadi topik hangat dalam...

Program bedah rumah Kaltim digeber, kuota naik jadi 3.000 unit. Jadwal dipercepat, Balikpapan jadi fokus utama pemerintah.
Borneo

Bedah Rumah Digeber! Kuota Melejit 3.000 Unit di Kaltim, Jadwal Maju—Balikpapan Jadi Sorotan

IKNPOS.ID - Pemerintah tancap gas mempercepat program bedah rumah di Kalimantan Timur....