IKNPOS.ID – Secara topografi Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan dataran rendah dan dilintasi Sungai Sepaku yang cukup rentan meluap dan menimbulkan banjir saat hujan deras. Untuk itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membekali pembangunan IKN dengan peta risiko ketahanan dari bencana hidro-meteorologi banjir setidaknya dalam 25 tahun ke depan.
Menurut Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, pihaknya terlibat dalam penyusunan peta risiko untuk IKN yang saat ini belum memiliki populasi, bahkan risiko yang akan datang dalam 20-25 tahun ke depan.
“Peta risiko sudah direfleksikan dalam rencana pembangunan infrastruktur, khususnya seperti pengendalian aliran sungai, pembangunan drainase dan daerah resapan air,” jelas Abdul.
BNPB juga sudah mengaplikasikan sejumlah upaya pengendalian kerawanan banjir kiriman dari wilayah Penajam Paser Utara yang bersinggungan dengan IKN, bersama dengan pemerintah pusat/daerah dan otoritas terkait dari swasta.
Upaya pengendalian dengan memaksimalkan fungsi resapan air dan normalisasi aliran sungai di Penajam Paser Utara membuahkan hasil yang baik.
“Terakhir banjir luapan Sungai Sepaku yang melanda Desa Karang Jinawi, Suka Raja, Bukit Raya pada Senin (26/6) bisa cepat teratasi sehingga tidak berdampak ke IKN, dan juga masyarakat desa setempat bisa kembali beraktivitas,” ungkapnya.
Bahkan ia menambahkan, BNPB bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah melaksanakan operasi modifikasi cuaca beberapa waktu lalu dengan menyemai 16 ton garam untuk mengendalikan hujan di IKN.
“Intinya semua bentuk risiko bencana sudah masuk dalam kajian yang menunjang kelancaran aktivitas percepatan pembangunan di sana kini dan nanti,” ujarnya.
Sebagai informasi pengendalian bencana hidro-meteorologi banjir seiring tingginya potensi hujan di Kalimantan sedang menjadi konsentrasi pemerintah, terlebih pemerintah berencana menggelar upacara hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-79 secara perdana di IKN yang akan dihadiri para tamu dari dalam dan luar negeri pada 17 Agustus 2024.
Terverifikasi Dewan Pers