IKNPOS.ID – Mulai 1 September 2024 Kementerian Agama (Kemenag) RI membuka pendaftaran seleksi CPNS. Kamu yang berusia 18-35 tahun bisa mendaftar.
Tersedia 20.772 formasi yang dibutuhkan. Sebanyak 5.915 di antaranya bisa diikuti lulusan Ma’had Aly. Selain itu, ada 1.040 formasi bagi putra dan putri Kalimantan.
Pendaftaran ditutup pada Sabtu, 14 September 2024. Bagi kamu yang ingin mendaftar sebagai CPNS Kemenag, ada beberapa hal yang wajib diperhatikan.
Related Post
Salah satunya surat lamaran. Ini sangat penting. Surat lamaran format PDF CPNS Kemenag IKN tersebut bisa kamu unduh melalui LINK di bawah ini:
LINK PDF SURAT LAMARAN CPNS KEMENAG IKN 2024
Setelah diunduh, surat lamaran itu kamu isi. Ingat, kamu harus mengisinya secara benar. Disarankan baca dengan teliti sebelum mengisi. Jangan sampai ada kesalahan.
Apa saja yang harus diisi? Antara lain nama lengkap, tempat, tanggal lahir, agama, kewarganegaraan, alamat, pendidikan terakhir dan nomor telepon yang dapat dihubungi.
Dalam format surat lamaran itu diterangkan secara rinci apa saja yang wajib pelamar lampirkan sebagai dokumen persyaratan. Yaitu:
1. Pasfoto asli terbaru berlatar belakang warna merah
2. Asli KTP/Asli Surat Keterangan KTP Sementara yang masih berlaku
3. Asli Ijazah dan transkrip asli nilai terakhir sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan
4. Surat pernyataan asli yang sudah ditandatangani dan bermeterai
5. Surat izin persetujuan dari PPK atau PyB untuk mengikuti seleksi CPNS Kementerian Agama Formasi Tahun 2024.
Setelah dokumen persyaratan itu diisi, kamu wajib menggunggahnya melalui website resmi http://sscasn.bkn.go.id.
Dalam seleksi CPNS kali ini, Kemenag memberi kesempatan bagi penyandang disabilitas, putra/putri Papua dan putra/putri Kalimantan untuk ditempatkan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Kuotanya 1.040 formasi.
“Seleksi CPNS ini didesain untuk Kemenag yang ramah disabilitas serta untuk mendukung kemajuan IKN,” ujar Menag Yaqut Cholil Qoumas dalam keterangannya resminya pada Minggu 1 September 2024.
Terverifikasi Dewan Pers