IKNPOS.ID-Pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mencapai 50,4 persen dari 108 paket terkontrak.
Rinciannya Batch I pada tahun sebelumnya yaitu sebanyak 40 paket dengan progres sebesar 91,4 persen.
Kemudian Batch II sebanyak 31 paket pelaksanaanya sudah 56,3 persen dan Batch III sebanyak 30 paket, progres penyelesaiannya masih 14 persen.
Sampai dengan bulan Agustus 2024, Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 41,41 triliun untuk pembangunan IKN.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pos anggaran itu dibagi untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air, pembangunan jalan dan jembatan hingga perumahan.
Basuki menjelaskan total anggaran Rp 41,4 triliun itu kemudian dibagi dalam 4 pos anggaran.
Pertama, untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air, dialokasikan dana sebesar Rp 1,54 triliun.
Kemudian melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian PUPR untuk pembangunan jalan dan Jembatan, alokasi dananya yang disediakan adalah sebesar Rp 18,91 triliun.
“Untuk pembangunan infrastruktur permukiman, dana yang disediakan sebesar Rp 8,05 triliun. Di antaranya untuk optimalisasi hunian pekerja di IKN dan pembangunan hunian vertikal bagi TNI Polri,” ungkap Basuki.
Ia menambahkan, dana pembangunan juga dialokasikan melalui Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR sebesar Rp 12,91 triliun untuk penataan Sumbu Kebangsaan dan pembangunan Gedung Istana Garuda serta Istana Negara.
Hingga pertengahan Agustus 2024, terdapat enam infrastruktur IKN yang sudah tuntas pembangunannya dan diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Berikut daftar lengkap 6 infrastruktur yang diresmikan Jokowi
- Bendungan Sepaku Semoi senilai Rp 836 miliar
- Jembatan Pulau Balang senilai Rp 1,4 triliun
- Taman Kusuma Bangsa termasuk Beranda Nusantara dan Bukit Bendera senilai Rp 335 miliar
- Plaza Seremoni termasuk Visitor Center, Gallery UMKM, dan Forest Trail senilai Rp 381,7 miliar
- Embung MBH dan 13 embung lainnya di IKN senilai Rp 484 miliar
- Intake Sepaku senilai Rp 344 miliar
Terverifikasi Dewan Pers