Ini 9 Tugas Satgas Percepatan Investasi IKN yang Dikomandani Bahlil – AHY

IKNPOS.ID – Investasi dalam proses pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara) sangat penting. Terkait hal itu, pemerintah membentuk Satgas Percepatan Investasi di IKN. Apa saja tugas-tugasnya?

Pembentukan satgas ini tertuang melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 2024 tentang satuan tugas percepatan investasi di IKN yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 5 Agustus 2024.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ditunjuk sebagai ketua. Sedangkan wakilnya Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sekretaris Satgas diisi oleh Wakil Kepala OIKN.

Related Post

Resmi! Presiden Prabowo Berhentikan Ali Berawi dari Jabatan Deputi OIKN, Ini Alasannya

18:49 Juli 6, 2025

2 PROYEK RAKSASA IKN Rp313 Miliar: Pasar Rakyat Hingga Pusat Riset Anggrek

15:12 Juni 27, 2025

WARNING KERAS! Dilarang Mark Up, Suap & Manipulasi Data di Tahap Kedua Pembangunan IKN

15:53 Juni 20, 2025

Transisi Kekuasaan di IKN: OIKN, DPRD dan Pemkab PPU, Siapa Berwenang?

22:04 Juni 16, 2025

Pembentukan satgas ini dalam rangka percepatan persiapan, pembangunan, pemindahan, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan dan pusat pengembangan perekonomian Indonesia sentris.

Sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha dalam memperoleh perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal yang bersifat lintas sektor dan kewenangan.

Berikut Tugas Satgas Percepatan Investasi IKN

1. mendorong peningkatan koordinasi kebijakan antara Otorita Ibu Kota Nusantara dengan kementerian/lembaga terkait dan daerah mitra;

2. menyelaraskan perolehan tanah, perencanaan pembangunan dan tata ruang, serta pengembangan dan pemanfaatan lahan bagi kegiatan investasi prioritas di Ibu Kota Nusantara;

3. mengoordinasikan pengelolaan lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan bagi kegiatan investasi di Ibu Kota Nusantara;

4. melaksanakan kolaborasi kegiatan promosi, baik di dalam maupun di luar. negeri untuk meningkatkan investasi di Ibu Kota Nusantara;

5. meningkatkan sinergi antar-pemangku kepentingan bagi pengembangan financial center di Ibu Kota Nusantara;

6. memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh perizinan berusaha di Ibu Kota Nusantara;

7. memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh kemudahan berusaha, perolehan hak atas tanah, dan fasilitas penanaman modal;

8. menyinergikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan bagi percepatan kegiatan investasi; dan

9. mendorong terciptanya koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan investasi di Ibu Kota Nusantara.