IKNPOS.ID – Panggung politik Kalimantan Timur mendadak riuh setelah pernyataan kontroversial sang Gubernur menjadi sorotan tajam berbagai pihak.
Dalam upaya memberikan argumentasi terkait kebijakannya, Gubernur Kaltim justru melibatkan nama anggota keluarga Presiden—secara spesifik sang adik—ke dalam pusaran diskusi.
Namun, langkah ini dinilai banyak pengamat sebagai perbandingan yang “Tidak Apple to Apple” atau tidak sepadan secara konteks maupun hukum.
Kritik Atas Kekeliruan Analogi
Sejumlah pakar komunikasi politik dan praktisi hukum menilai bahwa menyandingkan peran seorang pejabat publik yang memiliki wewenang eksekutif dengan individu dari keluarga presiden adalah sebuah kekeliruan logika.
Pejabat publik terikat oleh sumpah jabatan dan anggaran negara, sementara jabatan keluarga presiden seringkali bersifat privat kecuali jika terlibat dalam jabatan formal. “Menyeret nama keluarga istana untuk membenarkan langkah politik di daerah hanya akan menimbulkan gangguan yang tidak substansial,” ungkap salah satu pengamat.
Pernyataan Gubernur Kalimantan Timur yang menyeret nama presiden dalam konteks perbandingan kebijakan menuai respons dari internal Partai Gerindra. Bendahara DPD Gerindra Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menilai pernyataan tersebut tidak tepat dan berpotensi menimbulkan polemik.
“Kalau menurut pandangan kami, ini tidak wajar. Tidak bisa membandingkan kepala daerah dengan seorang presiden. Itu bukan perbandingan yang apple to apple,” ujarnya.
Ia menjelaskan, perbedaan level kepemimpinan antara gubernur dan presiden sangat jauh, baik dari sisi cakupan wilayah maupun jumlah penduduk yang dipimpin.
“Kalau kepala daerah itu hanya memimpin wilayah terbatas, misalnya provinsi dengan jutaan penduduk. Sementara presiden memimpin seluruh negara. Jadi harus hati-hati dalam berkomentar,” tegasnya.
Sabaruddin juga mengingatkan agar pejabat publik, khususnya kepala daerah, tidak sembarangan membawa nama presiden maupun partai dalam setiap pernyataan di ruang publik.
Sentimen Publik dan Etika Pemerintahan
Polemik ini memicu diskusi mengenai etika komunikasi pejabat negara. Alih-alih fokus pada data dan akuntabilitas kinerja, penggunaan nama besar di lingkaran kekuasaan pusat dianggap sebagai upaya untuk mengalihkan substansi persoalan yang sedang dihadapi di daerah. Publik kini menantikan klarifikasi lebih lanjut apakah pernyataan tersebut murni sebuah opini pribadi atau memiliki muatan strategi tertentu menjelang kontestasi politik mendatang.
