Dampak Terhadap Kredibilitas Birokrasi
Pernyataan yang dianggap tidak relevan dalam pekerjaan dapat memulai fokus pembangunan di Kalimantan Timur. Para pemangku kepentingan berharap agar diskursus publik dikembalikan pada jalur yang benar, yakni kebijakan evaluasi yang berbasis pada fakta lapangan, bukan pada figur perbandingan yang tidak memiliki keterkaitan fungsional.
“Dalam perdebatan publik yang sehat, analogi harus dibangun di atas fondasi yang setara. Membandingkan apel dengan jeruk hanya akan menghasilkan kesimpulan yang bias dan menyemangati masyarakat.” — Analis Politik Daerah.
“Apalagi ini menyangkut marwah partai kami. Tentu kami merasa terusik dengan statement seperti itu,” katanya.
Ia menambahkan, kritik terhadap kebijakan merupakan hal yang sah dalam demokrasi. Namun, menurutnya, penyampaian kritik harus tetap proporsional dan tidak melebar ke perbandingan yang tidak relevan.
“Silakan saja mengkritik, itu hak setiap orang. Tapi jangan disangkutpautkan dengan gaya kepemimpinan presiden. Itu beda konteks,” ucapnya.
Lebih jauh, Sabaruddin menilai situasi di Kalimantan Timur yang belakangan memanas seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, bukan justru memunculkan pernyataan yang memperkeruh suasana.
“Dengan kondisi Kaltim yang sedang disorot dan adanya aksi-aksi besar, seharusnya kepala daerah introspeksi diri. Tidak mungkin masyarakat bergerak kalau semua baik-baik saja,” ungkapnya.
Ia pun mengingatkan agar kepala daerah mengedepankan sikap bijak dan tidak terkesan arogan dalam merespons kritik publik.
“Harus mawas diri dan hati-hati dalam berstatement. Jangan arogan,” tandasnya.
Di akhir pernyataannya, Sabaruddin berharap situasi di Kalimantan Timur tetap kondusif di tengah dinamika politik yang berkembang.
“Yang penting Kaltim tetap kondusif,” tutupnya.
