IKNPOS.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akhirnya membatalkan wacana pemberian uang saku bagi organisasi kemasyarakatan (ormas). Kebijakan ini ditarik setelah dokumen usulan anggaran tersebut bocor ke publik dan memicu polemik terkait efisiensi anggaran daerah.
Rencana pemberian uang transportasi tersebut bermula dari surat undangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim untuk agenda “Silaturahmi dan Coffee Morning” yang digelar di Gedung Olah Babaya, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Senin (13/4/2026).
Dalam dokumen yang beredar, tercantum usulan alokasi uang saku sebesar Rp105.000 per orang untuk sekitar 400 peserta, dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp42 juta. Selain uang saku, dokumen tersebut juga merinci biaya honorarium narasumber, moderator, hingga konsumsi.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kesbangpol Kaltim, Arih Frananta Filifus Sembiring, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah Kaltim atas kegaduhan yang terjadi. Ia mengakui usulan tersebut adalah inisiatif pribadinya yang belum dikonsultasikan dengan pimpinan daerah.
“Saya mengaku salah karena terlalu terburu-buru mengambil sikap tanpa mempelajari (prosedur) lebih dalam. Sebagai orang baru di Kesbangpol, saya ingin kegiatan ini tidak memberatkan peserta yang datang dari jauh, namun usulan itu ternyata sudah tersebar ke masyarakat sebelum sampai ke pimpinan,” ujar Sembiring saat memberikan keterangan kepada media di Samarinda, dikutip Rabu (15/4/2026).
Sembiring menegaskan bahwa karena terbentur kendala administrasi dan pertimbangan kebijakan efisiensi, uang transportasi tersebut dipastikan tidak dicairkan. Ia menyesalkan munculnya persepsi negatif di tengah upaya pemerintah daerah melakukan pengetatan anggaran.
“Saya merasa sangat bersalah karena usulan ini membuat masyarakat tidak nyaman. Saat ini saya tidak bisa memberikan (uang transport) tersebut, jadi mohon maaf sekali lagi,” tambahnya.
Meski tanpa uang saku, kegiatan silaturahmi yang dihadiri delegasi dari sekitar 100 ormas tersebut tetap berjalan sesuai jadwal. Pertemuan itu difokuskan pada penguatan komunikasi antara pemerintah provinsi dan kelompok masyarakat, tanpa ada realisasi anggaran tambahan sebagaimana yang sempat diusulkan dalam draf awal.
