Wagub Kalbar Tantang Dedi Mulyadi Bangun Kalimantan Barat Pakai APBD Rp6 Triliun: Kalau Bisa Saya Cium Lututnya

IKNPOS.ID – Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan, tampak kesal setelah mengetahui adanya keluhan warganya yang membandingkan kualitas infrastruktur jalan di wilayahnya dengan di Jawa Barat.

Kekesalan tersebut diutarakan Krisantus saat memberikan sambutan dalam pembukaan Musrenbang di Pendopo Bupati Sintang pada Kamis (9 April 2026). Secara terbuka, ia menantang Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk memimpin Kalimantan Barat dengan keterbatasan anggaran yang ada saat ini.

“Silakan saja, suruh Dedi Mulyadi jadi Gubernur Kalbar. Saya mau lihat, tapi pakai APBD Rp 6 triliun bangun Kalbar. Kalau dia bisa, saya cium lututnya,” tegas Krisantus di hadapan para pejabat dan tamu undangan yang hadir.

Reaksi keras ini dipicu oleh sebuah video yang viral di media sosial TikTok. Dalam unggahan tersebut, warga mengeluhkan kerusakan parah pada ruas jalan di Bedayan, SP 3, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, sembari membawa-bawa kondisi jalan di Jawa Barat sebagai perbandingan.

“Beberapa waktu lalu saya nonton TikTok, di kampung saya Sepauk. Gencar sekali orang Sapauk. Saya tidak tahu itu orang Sepauk asli atau bukan. Jalan rusak dibanding-bandingkan dengan Provinsi Jawa Barat,” jelas Krisantus.

Ia berpendapat bahwa perbandingan antara kedua provinsi tersebut sangat tidak adil jika meninjau aspek luas wilayah dan kemampuan finansial daerah. Berdasarkan data yang ia sampaikan, Jawa Barat memiliki luas sekitar 43 ribu kilometer persegi dengan dukungan APBD mencapai Rp31 triliun. Di sisi lain, Kalimantan Barat harus mengelola wilayah yang jauh lebih luas, yakni sekitar 171 ribu kilometer persegi, namun hanya disokong anggaran sebesar Rp6 triliun lebih.

“Dalam video itu, ada yang pinjam Dedi Mulyadi selama tiga bulan. Suruh dia jadi Gubernur Kalbar, bertukar kita. Saya mau lihat, kalau bisa bangun Kalbar pakai APBD enam triliun, kucium lututnya,” ucapnya mengulangi tantangan tersebut.

Krisantus menekankan bahwa bentang alam yang luas secara otomatis menuntut biaya pembangunan infrastruktur yang lebih besar. Ia berharap masyarakat dapat memahami realitas beban anggaran tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman.