IKNPOS.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya memberikan apresiasi sekaligus dorongan kuat terhadap implementasi sistem konsolidasi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkup pemerintah kota. Langkah ini dinilai sebagai terobosan krusial yang mampu memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), memastikan setiap pos pengeluaran memiliki nilai guna yang maksimal.
Melalui sistem konsolidasi, pengadaan yang sebelumnya tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini disatukan dalam skema yang lebih terorganisir. Hal ini tidak hanya memangkas birokrasi yang berbelit, tetapi juga meningkatkan daya tawar pemerintah terhadap penyedia jasa, sehingga harga yang didapatkan jauh lebih kompetitif tanpa mengurangi standar kualitas barang yang diperlukan.
Lembaga legislatif meyakini bahwa transparansi dalam proses satu pintu ini akan menutup celah terjadinya tumpang tindih anggaran yang selama ini sering menjadi kendala di tingkat birokrasi.
“Konsolidasi ini bukan sekadar teknis pembelian barang, melainkan manifestasi dari tanggung jawab kita menjaga uang rakyat. Dengan pengadaan yang terpusat dan terukur, kita bisa menghemat miliaran rupiah yang nantinya dapat dialihkan untuk program kerakyatan lainnya. Efisiensi adalah kunci agar pembangunan di Palangka Raya berjalan lebih cepat dan tepat,” tegas perwakilan DPRD Kota Palangka Raya.
DPRD juga mengingatkan agar pengawasan terhadap sistem ini tetap diperketat. Digitalisasi dalam pengadaan barang dan jasa (e-procurement) harus terus diperbarui guna menjamin akuntabilitas. Dengan integrasi yang baik antara perencanaan dan pelaksanaan, Palangka Raya optimis mampu menjadi percontohan daerah dengan tata kelola keuangan yang bersih, efektif, dan berorientasi sepenuhnya pada kemajuan layanan publik.
Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Hatir Sata Tarigan mendukung langkah pemerintah kota dalam melakukan konsolidasi pengadaan barang dan jasa sebagai upaya menghadapi kebijakan efisiensi anggaran 2026.
