iknpos.id – Gelombang kritik tajam kini tengah menerjang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pasalnya, rencana proyek renovasi Rumah Dinas (Rumdin) Gubernur Kaltim yang menelan anggaran fantastis sebesar Rp 25 miliar memicu polemik luas di tengah masyarakat.
Publik menilai alokasi dana tersebut sangat kontras dengan kondisi ekonomi masyarakat yang masih berjuang pulih dari berbagai tantangan ekonomi.
Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud membeberkan rincian renovasi rumah dinasnya yang menelan dana Rp 25 miliar. Dana tersebut tidak hanya dipakai untuk renovasi rumah dinasnya saja, tetapi termasuk rumah dinas wakil gubernurnya.
Rudy merinci, kawasan rumah dinas tersebut juga mencakup pendopo hingga guest house. Anggaran yang digelontorkan katanya bukan semata untuk renovasi rumah dinasnya saja.
Anggaran puluhan miliar tersebut direncanakan untuk mempercantik dan memperbaiki berbagai fasilitas di kediaman resmi pimpinan daerah tersebut. Namun, besarnya angka yang diusulkan dalam APBD ini dianggap tidak mencerminkan empati terhadap prioritas pembangunan yang lebih mendesak, seperti perbaikan infrastruktur jalan rusak atau peningkatan layanan kesehatan di pelosok Kaltim.
Lebih lanjut, di kompleks rumah dinas itu juga dilengkapi ruang pertemuan dengan kapasitas besar, seperti Odah Etam, yang bisa menampung hingga lebih dari 1.000 orang serta Olah Bebaya yang bisa menampung 500 orang.
Rudy menilai, rumah dinas gubernur sebelumnya sudah lama tidak ditempati sehingga kondisinya perlu diperbaiki agar kembali layak. Untuk bagian rumah dinasnya, ada beberapa fasilitas yang dibenahi, seperti toilet, lampu, sofa, serta pengadaan alat elektronik. Rumah dinas tersebut sudah selesai direnovasi dan kini telah ditempati.
Aktivis dan pengamat kebijakan publik mendesak adanya transparansi dan peninjauan ulang atas urgensi kemewahan di tengah beban hidup rakyat yang semakin berat.
“Uang Rp 25 miliar itu bukan angka yang sedikit. Jika digunakan untuk membangun sekolah atau memperbaiki jalan di desa-desa terpencil, manfaatnya akan dirasakan langsung oleh ribuan orang. Renovasi rumah dinas dengan biaya selangit di saat rakyat sedang terjepit adalah langkah yang sangat tidak peka terhadap realitas sosial,” tegas salah seorang koordinator koalisi masyarakat sipil di Samarinda.
