IKNpos.id – Langkah berani diambil oleh Bupati dalam upaya membersihkan hambatan birokrasi yang selama ini menghambat laju pembangunan.
Dalam sebuah instruksi tertulis yang tegas, Bupati secara resmi memerintahkan seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk segera melakukan audit mandiri dan mengidentifikasi program-program yang berjalan tidak optimal.
Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan H Rahmat Trianto diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Tanah Laut Ismail Fahmi mengingatkan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk segera melakukan identifikasi program dan kegiatan belum optimal.
“Saya minta seluruh jajaran untuk mengeksekusi setiap target kerja lebih terukur, realistis dan tetap progresif,” ujarnya, saat memimpin apel gabungan di halaman Kantor Bupati Tanah Laut, Senin.
Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Berdasarkan laporan evaluasi awal, terdapat sejumlah kegiatan yang menyedot anggaran besar namun memberikan dampak minim bagi kesejahteraan masyarakat. Bupati menegaskan bahwa era “asal bapak senang” telah usai; kini setiap rupiah yang keluar dari kas daerah harus dapat dipertanggungjawabkan melalui hasil nyata di lapangan.
Pemerintah daerah kini fokus pada efisiensi dan efektivitas, di mana program yang terbukti gagal atau sekadar seremonial terancam akan dipangkas atau dialihkan ke sektor yang lebih produktif.
“Kita tidak boleh membiarkan anggaran rakyat terbuang sia-sia pada kegiatan yang tidak jelas arahnya. Saya minta seluruh kepala SKPD jujur melihat ke dalam: mana program yang mandek, mana yang tidak efektif. Segera identifikasi dan berikan solusinya, atau program tersebut akan saya coret dari daftar prioritas tahun depan,” tegas Bupati dalam arahannya.
Selain identifikasi masalah, Bupati juga menuntut setiap dinas untuk menyerahkan peta jalan (roadmap) perbaikan dalam waktu singkat. Hal ini diharapkan mampu menciptakan iklim kerja yang lebih kompetitif dan transparan di lingkungan pemerintahan, sekaligus memastikan bahwa seluruh janji politik pembangunan dapat terakselerasi sebelum akhir masa jabatan.
