IKNpos.id – Meneguhkan komitmen pada kedaulatan pangan dan kemandirian ekonomi, Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) melakukan langkah proaktif dengan meninjau langsung lokasi lahan yang diproyeksikan bagi pengembangan Koperasi Merah Putih.
Kegiatan survei lahan ini mencakup wilayah Amuntai Selatan, Sungai Pandan, hingga Amuntai Tengah guna memastikan kesiapan pembangunan fisik.
Peninjauan lapangan ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Kabupaten HSU tidak main-main dalam memfasilitasi wadah ekonomi kolektif bagi masyarakatnya.
Lahan potensial ini direncanakan akan menjadi pusat integrasi berbagai sektor usaha koperasi, mulai dari pertanian berkelanjutan hingga pengolahan pasca-panen.
“Kami ingin melihat langsung kondisi lahan sehingga koperasi ini benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi desa,” ujarnya.
Sahrujani menegaskan seluruh lokasi yang ditinjau akan dikaji mendalam dari aspek teknis maupun manfaat luas bagi masyarakat.
“Kelayakan lahan harus dipastikan secara matang sebelum tahap konstruksi dimulai demi kesejahteraan warga sekitar,” tambahnya.
Dengan adanya kepastian lahan, Koperasi Merah Putih diharapkan memiliki pondasi fisik yang kuat untuk menjalankan operasionalnya secara masif, sekaligus menjadi motor penggerak bagi peningkatan pendapatan para anggotanya yang mayoritas adalah warga lokal.
Pemerintah meyakini bahwa koperasi adalah tulang punggung ekonomi kerakyatan yang paling tahan banting terhadap gejolak pasar global.
“Kita ingin lahan ini tidak hanya menjadi hamparan tanah, tapi menjadi sumber kehidupan yang produktif. Peninjauan ini adalah bentuk dukungan penuh kami agar Koperasi Merah Putih memiliki ruang gerak yang luas untuk menyejahterakan masyarakat HSU. Kedaulatan ekonomi harus dimulai dari penguasaan lahan yang tepat sasaran,” tegas Bupati HSU di lokasi peninjauan.
Ke depan, koordinasi lintas sektoral akan terus diperketat untuk memastikan aspek legalitas dan teknis lahan segera tuntas.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, Koperasi Merah Putih di HSU diharapkan mampu menjadi percontohan nasional dalam hal pengelolaan sumber daya alam berbasis kerakyatan yang modern, transparan, dan menguntungkan.
