IKNpos.id – Menjamin hak kesehatan masyarakat bukan sekadar memberikan kartu gratis, melainkan memastikan kartu tersebut berada di tangan yang tepat. Hal inilah yang menjadi fokus utama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam memperketat akurasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.
Bupati Kubu Raya, Sujiwo, menegaskan pihaknya menekankan akurasi data dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah, khususnya terkait penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
“Kalau data yang disajikan tidak akurat, maka kebijakan yang diambil juga berpotensi keliru. Dampaknya, keputusan menjadi tidak tepat dan program tidak menyentuh masyarakat yang seharusnya menerima,” kata Sujiwo di Sungai Raya, Kamis.
Menurut dia, kegiatan ground check menjadi tahapan awal yang sangat krusial dalam memperbaiki validitas data masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil pemerintah dapat tepat sasaran.
Bupati Kubu Raya menegaskan bahwa validitas data adalah “nadi” dari keadilan sosial. Tanpa data yang presisi, anggaran besar yang dialokasikan pemerintah berisiko terbuang sia-sia pada pihak yang sebenarnya mampu secara ekonomi, sementara warga yang benar-benar membutuhkan justru terpinggirkan.
“Saya juga mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut dan meminta Dinas Sosial untuk terus mengawal proses perbaikan data agar berjalan optimal dan berkelanjutan,” katanya.
”Kita tidak ingin ada lagi laporan warga tidak mampu ditolak fasilitas kesehatan karena datanya tidak aktif atau belum terdaftar. Akurasi data PBI adalah harga mati untuk memastikan perlindungan kesehatan yang inklusif di Kubu Raya,” tegas sang Bupati dalam pertemuan koordinasi lintas sektoral baru-baru ini.
Langkah konkret yang diambil meliputi sinkronisasi berkala antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan data lapangan yang diverifikasi oleh perangkat desa. Pendekatan ini diharapkan mampu meminimalisir exclusion error (warga miskin yang tidak terdata) dan inclusion error (warga mampu yang masuk data bantuan).
