IKNPOS.ID – Isu dugaan politik dinasti di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat.
Perdebatan ini mencuat seiring polemik pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp8,5 miliar yang sebelumnya telah memicu diskusi luas di ruang publik.
Di tengah polemik tersebut, perhatian publik kemudian bergeser pada komposisi jabatan sejumlah kerabat dekat Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, yang saat ini menduduki posisi strategis baik di tingkat daerah maupun nasional.
Perbincangan mengenai relasi keluarga dalam lingkar kekuasaan pun kembali mengemuka.
Banyak pihak mulai mempertanyakan bagaimana hubungan kekerabatan dapat memengaruhi tata kelola pemerintahan, etika politik, serta mekanisme pengawasan dalam sistem demokrasi.
Isu ini kemudian memicu diskusi panjang mengenai pentingnya prinsip check and balance dalam pemerintahan daerah.
Deretan Kerabat Rudy Mas’ud di Kursi Jabatan Strategis
Sorotan publik terhadap isu politik dinasti tidak lepas dari fakta bahwa sejumlah anggota keluarga Gubernur Kalimantan Timur saat ini atau sebelumnya memegang jabatan publik penting.
Berikut beberapa nama yang menjadi perhatian masyarakat:
Syarifah Suraidah Harum, istri Rudy Mas’ud, saat ini menjabat sebagai Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur. Ia maju dalam Pemilu Legislatif 2024 setelah Rudy Mas’ud melepas kursinya di DPR RI untuk maju dalam Pilgub Kaltim 2024.
Hasanuddin Mas’ud, kakak Rudy Mas’ud, menjabat sebagai Ketua DPRD Kalimantan Timur.
Rahmad Mas’ud, saudara Rudy Mas’ud, saat ini menjabat sebagai Wali Kota Balikpapan.
Syahariah Mas’ud, kerabat Rudy Mas’ud, menjabat sebagai Anggota DPRD Kalimantan Timur dari daerah pemilihan Penajam Paser Utara dan Paser.
Abdul Gafur Mas’ud, adik Rudy Mas’ud, pernah menjabat sebagai Bupati Penajam Paser Utara periode 2018–2022 sebelum masa jabatannya berakhir setelah terjaring operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2022.
Deretan jabatan yang diisi oleh anggota keluarga ini menjadi dasar kritik dari sejumlah mahasiswa dan kalangan akademisi. Mereka menilai situasi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi publik mengenai konsentrasi kekuasaan dalam lingkar keluarga.
