Bantahan Tegas dari Gubernur Kaltim
Menanggapi tudingan yang berkembang di tengah masyarakat, Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, memberikan bantahan tegas.
Ia menegaskan bahwa tidak ada praktik politik dinasti dalam pemerintahannya. Menurutnya, seluruh anggota keluarga yang menjabat posisi publik memperoleh jabatan melalui proses demokrasi dan dipilih langsung oleh rakyat.
Pernyataan itu disampaikan saat merespons aksi demonstrasi mahasiswa di Samarinda pada Senin (23/2/2026).
“Kami tidak ada politik dinasti. Kami tidak ada politik seperti itu,” ujar Rudy.
Ia juga menegaskan bahwa hak politik merupakan hak konstitusional setiap warga negara selama memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang.
Menurut Rudy, siapa pun yang telah memenuhi persyaratan usia dan administratif memiliki hak yang sama untuk dipilih maupun memilih dalam sistem demokrasi Indonesia.
“Semua warga negara Indonesia yang usianya telah memenuhi persyaratan, boleh memiliki hak-hak politik dipilih maupun memilih,” katanya.
Rudy menilai bahwa selama proses pencalonan berlangsung sesuai aturan dan melalui pemilihan yang sah, maka tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi.
Pandangan Akademisi: Legal, Namun Tetap Perlu Dikritisi
Di sisi lain, pandangan yang lebih komprehensif datang dari pengamat kebijakan publik Universitas Mulawarman, Saipul Bahtiar.
Menurut Saipul, praktik politik dinasti memang tidak secara eksplisit dilarang dalam regulasi yang berlaku di Indonesia.
Ia menyebut bahwa baik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu maupun dalam aturan Pilkada, tidak terdapat larangan bagi anggota keluarga pejabat untuk maju dalam kontestasi politik.
“Secara tekstual memang tidak ada larangan saudara, istri, atau kerabat menjadi pejabat publik selama memenuhi syarat. Itu sah secara hukum,” ujar Saipul.
Namun ia mengingatkan bahwa persoalan politik dinasti tidak hanya berhenti pada aspek legalitas.
Dalam perspektif teori politik dan reformasi birokrasi, isu yang lebih penting adalah menjaga profesionalisme serta independensi lembaga pemerintahan.
