IKNPOS.ID – Pemerintah Indonesia mulai menapaki langkah nyata dalam memindahkan pusat aktivitas pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Aktivasi IKN dilakukan secara bertahap sepanjang 2026, menandai transformasi kawasan pembangunan menjadi pusat kerja pemerintahan yang fungsional.
Persiapan Pemindahan ASN dan Perkantoran
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa fokus utama tahun ini adalah persiapan pemindahan aparatur sipil negara (ASN), kesiapan perkantoran, serta hunian pendukung. Pembangunan perkantoran dan hunian ASN tahap pertama telah rampung, sementara tahap kedua masih dipercepat penyelesaiannya. Istana Wakil Presiden bahkan telah selesai 100 persen secara fisik, dan saat ini memasuki tahap pengisian interior serta furnitur. Basuki menekankan, tanggung jawab furnitur Istana Presiden dan Wakil Presiden berada pada Sekretariat Negara.
Tahap Awal Aktivitas Pemerintahan
Seiring dengan selesainya pembangunan, sekitar 50 staf Wakil Presiden sudah berada di kawasan IKN untuk melakukan persiapan teknis. Kegiatan mereka meliputi survei perabot, penataan ruang kerja, dan koordinasi operasional di menara ASN. Kehadiran staf ini menjadi tahapan awal sebelum Wakil Presiden mulai berkegiatan secara rutin di IKN.
Selain itu, sebanyak 16 kementerian dan lembaga negara dijadwalkan mulai melakukan aktivitas rutin di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Tahap ini menandai IKN tidak lagi sekadar kawasan pembangunan, tetapi mulai memasuki fungsi sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.
Pembangunan Jangka Panjang IKN
Basuki juga menyampaikan bahwa pembangunan jangka panjang tetap berlanjut untuk mewujudkan IKN sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028. Fokus berikutnya adalah pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di KIPP IKN sesuai rencana, sehingga IKN dapat berfungsi secara menyeluruh sebagai pusat pemerintahan masa depan.
Aktivasi bertahap ini menunjukkan bahwa proses pemindahan ibu kota bukan sekadar fisik, tetapi juga memerlukan persiapan administratif dan operasional yang matang. Dengan langkah-langkah terencana ini, pemerintah memastikan bahwa IKN siap menjadi jantung pemerintahan yang efisien, modern, dan terintegrasi.
